Masalah ketiga adalah politik dan kepercayaan publik. Insinerator di banyak negara memicu penolakan warga karena kekhawatiran emisi berbahaya. Di Indonesia, di mana transparansi data dan pengawasan lingkungan masih lemah, risiko konflik jauh lebih besar. Tanpa kepercayaan, WtE bukan hanya proyek teknis, tetapi bom sosial.
Yang sering luput dibahas, WtE adalah teknologi mahal yang tidak memperbaiki hulu. Ia tidak memaksa pemilahan, tidak mengurangi kemasan berlebihan, dan tidak menagih tanggung jawab produsen. Ia hanya menghabiskan apa yang gagal dicegah. Ketika WtE dijadikan solusi utama, pesan kebijakannya jelas. Silakan terus produksi sampah, negara akan membakarnya.
Padahal, ada jalan yang lebih masuk akal dan jauh lebih murah. Komposting kota untuk sampah organik, fasilitas pemilahan (MRF) untuk material bernilai, RDF untuk industri semen, dan pembatasan ketat kemasan sekali pakai. WtE baru masuk sebagai opsi terakhir untuk residu yang benar-benar tak bisa diolah. Itu pun skala terbatas, dengan pengawasan emisi ketat dan keterbukaan data.
Indonesia tidak kekurangan teknologi. *
Indonesia kekurangan keberanian untuk mengatakan bahwa solusi mahal tidak selalu solusi benar. Selama WtE dipakai sebagai jalan pintas untuk menghindari kebijakan tidak populer seperti denda pilah, biaya buang berbasis volume, dan tekanan ke produsen, maka WtE hanya akan menjadi monumen mahal dari ketakutan politik.
Membakar sampah memang bisa menghasilkan listrik. Tetapi membakar tahapan kebijakan hanya akan menghasilkan krisis yang sama, dengan harga jauh lebih tinggi.[dit]
