Pulihkan Hak Dasar Penyintas: Satgas PRR Kebut 1.093 Fasilitas Air dan Sanitasi di Sumatera

Menko PMK Pratikno bersama Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian dan sejumlah Menteri Koordinator memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Jakarta, Jumat (27/2/2026). Pertemuan tersebut membahas percepatan pembangunan 1.093 fasilitas sanitasi dan air bersih sebagai prioritas pemulihan hak dasar pengungsi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. (Dok. Ist)

“Kebutuhan air bersih dan sanitasi ini mutlak. Masalah utamanya adalah jaringan-jaringan yang putus, sehingga pembuatan sumur bor baru menjadi solusi krusial meski saat ini progresnya baru 56 persen,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Cegah Krisis Kesehatan di Pengungsian

Pembangunan fasilitas ini bukan sekadar mengejar target fisik, melainkan langkah darurat untuk mencegah ledakan wabah penyakit di kamp pengungsian. Rusaknya sanitasi permanen akibat bencana meningkatkan risiko krisis kesehatan bagi para penyintas.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Menko PMK Pratikno tersebut, terungkap bahwa proyek ini melibatkan kolaborasi lintas sektor antara Kementerian ESDM, PLN, hingga Danantara. Kehadiran sejumlah menteri koordinator dan kepala lembaga dalam rapat ini menegaskan bahwa pemulihan Sumatera menjadi prioritas nasional di awal tahun 2026.

“Kami berterima kasih atas dukungan kolaboratif ini. Namun, percepatan tetap harus dilakukan karena warga tidak bisa menunggu terlalu lama untuk mendapatkan akses air bersih,” tegas Tito.

Fokus Selanjutnya

Pemerintah kini memfokuskan sisa pembangunan pada titik-titik tersulit di Sumatera Barat dan Aceh yang memiliki kendala geografis pasca-bencana. Selain infrastruktur air, Satgas juga tengah berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan distribusi logistik dan pemulihan psikososial berjalan beriringan dengan pembangunan fisik.