Kekerasan yang tidak selektif ini menciptakan ketakutan masif yang menghambat pembangunan di Papua. Ketika fasilitas kesehatan disabotase, akses kesejahteraan masyarakat otomatis tertutup.
Pemerintah dituntut untuk merespons situasi ini tidak hanya dengan pendekatan keamanan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, tetapi juga melalui dialog inklusif. Kehadiran negara harus dirasakan sebagai penjamin keadilan sosial agar tragedi serupa tidak terus berulang dan menjadi pola yang permanen.
Perlindungan terhadap masyarakat sipil adalah harga mati. Tanpa jaminan keamanan, masa depan kemanusiaan di tanah Papua akan terus terancam oleh ego kelompok yang mengabaikan hak hidup orang lain.[dit]
