“Program ini kan menjangkau daerah-daerah yang akan sangat sulit, menjangkau desa-desa, daerah-daerah yang memang hanya bisa dengan motor,” tambahnya.
Meski jumlah unit yang ada saat ini cukup besar, Dadan menyebut pemerintah belum memiliki rencana untuk menambah armada motor tersebut pada tahun berjalan ini.
Fokus utama saat ini adalah memastikan unit yang sudah ada dapat segera dimanfaatkan.
Tahap Administrasi Negara
Menanggapi video viral yang memperlihatkan tumpukan motor tersebut, Dadan menjelaskan bahwa kendaraan-kendaraan itu memang belum dibagikan secara resmi kepada personel di daerah.
Hal ini dikarenakan adanya prosedur hukum dan administrasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
Dadan merinci bahwa proses realisasi pengadaan telah dimulai secara bertahap sejak Desember 2025.
Namun, sebelum unit-unit tersebut turun ke jalan, statusnya harus tercatat secara sah dalam sistem birokrasi.
“Dadan menjelaskan sebelum didistribusikan, kendaraan yang telah tersedia itu masih harus melalui proses administrasi sebagai barang milik negara (BMN) sebelum dapat digunakan,” tulis laporan tersebut mengutip penjelasan resminya.
Langkah ini diambil untuk memastikan akuntabilitas aset negara, sehingga setiap unit motor trail listrik tersebut dapat diawasi penggunaannya secara tepat sasaran dalam mendukung misi penguatan gizi nasional.
