PPI Makassar Pertanyakan Pengumuman Ganda
Kritik senada juga diledakkan oleh Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Makassar, Muhammad Fahmi. Ia membongkar bahwa kendati pelaksanaan fisik seleksi terkesan terbuka, dinamika rekapitulasi nilai dan pengumuman akhir justru berjalan di ruang gelap yang kedap dari pengawasan luar.
“Tim penilai kan banyak unsur. Dari informasi kami himpun, teman-teman tidak bisa masuk dalam ruang penilaian,” bongkar Fahmi.
Fahmi juga mengendus kejanggalan struktural di mana pihak panitia mengeluarkan surat ketetapan kelolosan secara bertahap hingga dua kali, sebuah skema yang dinilainya tidak lazim dan rawan manipulasi data posisi peserta.
“Tapi penilaian pengumuman ini kenapa tertutup dan dua kali dilaksanakan. Satu kali dulu, baru dikeluarkan pendamping. Penilaian selanjutnya baru diumumkan,” herannya.
Pemprov Sulsel Klaim Sudah Sesuai Prosedur
Menanggapi badai polemik tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan buru-buru melayangkan klarifikasi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel, Bustanul, menegaskan bahwa seluruh proses penyaringan telah dijalankan di atas rel regulasi yang berlaku dengan supervisi ketat dari utusan pemerintah pusat.
Bustanul menerangkan bahwa pemeringkatan dan eliminasi didasarkan pada akumulasi parameter teknis yang akuntabel, di mana keterlibatan tim penilai berasal dari berbagai rumpun instansi penegak ideologi dan kepemudaan.
“Seleksi ini adalah kewenangan Pemerintah Provinsi. Peserta diseleksi adalah utusan terpilih dari kabupaten dan kota. Seleksi Paskibraka melibatkan unsur BPIP, DPPI Pusat, dan beberapa institusi lainnya,” dalih Bustanul memungkasi keterangan.
