“Ini bukan belas kasihan, ini hak. Kami mendesak Pemerintah Aceh segera bentuk konsorsium BUMD dan pengusaha Aceh agar Aceh menjadi pemilik, bukan hanya penerima remah. Dividen PI harus masuk ke dana abadi untuk pendidikan dan kesejahteraan rakyat,” tegasnya
Ketiga, Jose menyarankan ke pemerintah daerah Aceh untuk menuntut transparansi penuh atas kontrak dan skema bagi hasil. Rakyat Aceh berhak tahu, berapa split untuk negara, berapa cost recovery, berapa estimasi DBH Aceh per tahun.
Sementara kepada SKK Migas dan Menteri ESDM, Jose meminta agar pemerintah pusat menghormati semangat otonomi khusus.
“Blok Andaman bukan sekadar proyek energi nasional. Ini ujian keadilan fiskal untuk Aceh. Molor 6 bulan untuk negosiasi jauh lebih baik daripada konflik 30 tahun karena rakyat merasa dikhianati,” ujarnya.
Jose juga berharap agar Mubadala Energy menjadi mitra jangka panjang, bukan kontraktor yang datang dan pergi. Komitmen investasi di ORF Arun adalah bukti keseriusan Mubadala untuk membangun Aceh, bukan sekadar mengeruk gasnya.
Menurut Jose, Aceh sebenarnya sudah cukup bersabar. “Dari Arun di masa lalu, kami masyarakat keturunan Aceh belajar: kekayaan alam tanpa hilirisasi hanya meninggalkan pipa kosong dan kenangan. Blok Andaman adalah momentum untuk membalik sejarah. Aceh jangan lagi jadi daerah pengirim. Saatnya Aceh jadi daerah pengolah,” pungkasnya.[Mut]
