Dengan kata lain, keberhasilan jangka panjang yang ingin dicapai oleh kebijakan keselamatan jalan dapat menghasilkan konsekuensi fiskal yang berlawanan dengan indikator penerimaan.
Inilah yang disebut sebagai konflik insentif struktural.
Sebuah institusi idealnya tidak memperoleh ukuran keberhasilan dari aktivitas yang dalam jangka panjang justru ingin dikurangi.
Semakin sedikit kecelakaan adalah keberhasilan. Semakin sedikit pelanggaran adalah keberhasilan. Semakin sedikit korban meninggal adalah keberhasilan.
Namun apabila penerimaan juga dijadikan indikator kinerja, maka muncul pertanyaan yang tidak nyaman tetapi sah untuk diajukan.
Apakah sistem siap apabila keberhasilan tersebut pada akhirnya mengurangi sebagian sumber pendapatan yang selama ini ikut dihitung sebagai capaian organisasi?
Pertanyaan ini menjadi semakin relevan di tengah percepatan digitalisasi penegakan hukum melalui ETLE, integrasi data kendaraan, dan berbagai inovasi registrasi kendaraan bermotor. Teknologi membuat kemampuan negara mendeteksi pelanggaran semakin besar.
Namun ukuran keberhasilan yang sesungguhnya bukanlah berapa banyak pelanggaran yang ditemukan atau berapa besar penerimaan yang dihasilkan, melainkan apakah jumlah pelanggaran itu sendiri semakin berkurang dari tahun ke tahun.
Di banyak negara yang menerapkan pendekatan keselamatan jalan modern, indikator utama bukan lagi jumlah penindakan atau besarnya penerimaan, melainkan jumlah nyawa yang berhasil diselamatkan.
Keberhasilan diukur dari berkurangnya korban meninggal, berkurangnya luka berat, dan meningkatnya keselamatan pengguna jalan yang paling rentan.
Karena itu, perdebatan yang perlu dibuka bukan mengenai besarnya PNBP Korlantas, melainkan mengenai filosofi dasar pengukurannya.
Apakah lembaga lalu lintas akan dinilai berhasil karena mampu menghasilkan penerimaan yang tinggi, atau karena berhasil menciptakan kondisi di mana pelanggaran semakin jarang terjadi dan kebutuhan terhadap berbagai bentuk penindakan semakin menurun?
Pertanyaan tersebut penting dijawab karena menyentuh inti dari reformasi lalu lintas itu sendiri. Sebab pada akhirnya tujuan sistem lalu lintas bukan memperbanyak transaksi administrasi, bukan memperbesar jumlah pelanggaran yang dapat ditindak, dan bukan memaksimalkan penerimaan yang dapat dikumpulkan.
Tujuan akhirnya adalah membuat jalan raya menjadi semakin aman sehingga aktivitas penegakan dan pengendalian justru semakin tidak diperlukan.
Dan ketika hari itu datang, negara harus siap menerima kenyataan bahwa keberhasilan menciptakan masyarakat yang lebih tertib mungkin berarti sebagian pendapatan yang selama ini dihasilkan oleh ekosistem lalu lintas akan ikut berkurang.
Jakarta, 10 Juni 2026
Penulis: HAMDI PUTRA (Forum Sipil Bersuara/FORSIBER)
