Dalam konteks ini, pria plontos itu menilai posisi Prabowo Subianto sebagai presiden sekaligus memiliki hubungan keluarga dengan pejabat yang bersangkutan memperkuat urgensi akuntabilitas, karena membuka ruang persepsi konflik kepentingan struktural.
Hamdi menganalisa lebih jauh, persoalan ini dapat dibaca sebagai gejala patronase dalam pengisian jabatan publik. Penunjukan figur dengan kedekatan personal atau familial tanpa diiringi mekanisme transparansi yang ketat berpotensi merusak prinsip meritokrasi dan akuntabilitas.
Analisa Hamdi juga menyentuh teori governance, bahwa kondisi ini disebut sebagai “state capture risk”, di mana kebijakan publik berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan privat yang tidak terungkap secara terbuka.
Adapun dari sudut pandang pertanggungjawaban, Hamdi Putra menjabarkan dua arah yang seharusnya diuji:
Pertama, klarifikasi institusional dari KPK mengenai status wajib lapor jabatan Utusan Khusus Presiden—apakah seluruhnya otomatis termasuk penyelenggara negara atau terdapat pengecualian tertentu.
Kedua, pertanggungjawaban dari Istana Presiden terkait dasar hukum pengangkatan dan standar kepatuhan pejabat yang ditunjuk, termasuk kewajiban transparansi kekayaan.
“Jika tidak ada penjelasan yang memadai, maka implikasinya bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga erosi legitimasi publik,” kata Hamdi dengan keras.
Ia mengingatkan ketika standar transparansi diterapkan secara selektif, publik akan melihat adanya dualisme hukum. Ketat bagi sebagian, longgar bagi yang memiliki kedekatan kekuasaan.
Hamdi juga menyebut efek jangka panjang, bahwa hal ini berpotensi melemahkan kepercayaan terhadap institusi negara dan merusak fondasi pemerintahan yang bersih.
“Dengan demikian, kasus ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis pencatatan semata, melainkan sebagai ujian integritas sistem pengawasan kekayaan pejabat negara dan konsistensi penerapan prinsip good governance di Indonesia,” tuntas Hamdi Putra.
