FAKTANASIONAL.NET — Kalangan organisasi petani sawit meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kembali peran Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dalam tata niaga sawit nasional.
Langkah ini dinilai krusial guna menjaga keberlanjutan ekonomi desa-desa sawit serta mempertahankan daya saing komoditas sawit Indonesia di tingkat global.
Desakan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI), Mansuetus Darto, bersama Ketua Jaringan Pegiat Sawit Nasional (JPSN) Kalimantan Tengah, Kobar Sembiring.
Menurut Mansuetus Darto, pembentukan DSI melalui PP Nomor 24 Tahun 2026 harus mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi industri sawit nasional.
Jika tidak, kehadirannya justru berpotensi memperpanjang mata rantai perdagangan yang selama ini sudah cukup panjang.
“DSI perlu dievaluasi kembali. Kami membaca PP 24 tahun 2026 yang mengaturnya tapi belum melihat adanya nilai tambah yang signifikan yang diberikan kepada ekosistem sawit nasional, yang terlihat dari kebijakan itu justru kehadiran DSI tidak memberikan insentif apapun dan malah mengambil margin dalam perdagangan sawit, maka DSI pada dasarnya hanya menambah satu lapis perantara baru dalam rantai bisnis sawit yang selama ini sudah melibatkan banyak pelaku dari hulu hingga hilir,” kata Mansuetus Darto.
Ia menambahkan, jika tujuan kehadiran DSI adalah untuk mencegah under invoicing dan meningkatkan devisa negara, pemerintah semestinya memperkuat institusi yang sudah ada, seperti Bea Cukai, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), atau Lembaga Surveyor untuk verifikasi kuantitas ekspor.
Bagi POPSI, tantangan utama industri sawit saat ini adalah meningkatkan efisiensi, memenuhi standar keberlanjutan (sustainability compliance), memperkuat transparansi, dan memperbesar nilai yang diterima petani, bukan menambah lembaga baru yang berpotensi mengambil bagian dari margin perdagangan.
Tekanan Ekonomi di 16.000 Desa Sawit
Senada dengan Darto, Ketua JPSN Kalimantan Tengah Kobar Sembiring menilai evaluasi terhadap DSI menjadi sangat mendesak karena kondisi ekonomi masyarakat di wilayah sentra sawit sedang menghadapi tekanan berat.
