Amnesty International secara tegas mengkritik penggunaan pasal “hasutan” sebagai alat untuk mengkriminalisasi kebebasan berpikir.
Sarah Brooks, Direktur Regional Deputi Amnesty, menyatakan bahwa kondisi di Hong Kong semakin memprihatinkan karena warga dapat dipenjara hanya berdasarkan buku yang tersimpan di rak toko.
Di sisi lain, Presiden Taiwan, Lai Ching-te, menyampaikan dukungannya kepada para pekerja budaya dan pemilik toko buku independen melalui media sosial.
Ia menegaskan bahwa pemikiran dan karya tulis tidak boleh dipenjara oleh tekanan politik. Namun, pernyataan ini memicu reaksi dari pihak Tiongkok, yang memandang Taiwan sebagai wilayah separatis.
Industri toko buku independen di Hong Kong sendiri kian menyusut sejak pemberlakuan undang-undang keamanan nasional yang diperketat, menciptakan iklim ketidakpastian bagi para pelaku usaha literasi dan intelektual di wilayah tersebut.[dit]
