“Padahal pemerintah sendiri sudah memasukkan target pendapatan Cukai MBDK sejak 2024 masuk dalam APBN,” ujarnya.
Ia menilai pembatalan yang berulang ini berbanding terbalik dengan kondisi darurat kesehatan nasional. Konsumsi minuman tinggi gula terbukti berkorelasi langsung dengan melonjaknya kasus obesitas, diabetes tipe 2, penyakit jantung, hingga lonjakan kasus gagal ginjal pada usia anak.
Bantah Alasan Kepastian Hukum dan Iklim Investasi
Lebih lanjut, Azas menyayangkan alasan pemerintah yang berdalih menunda cukai demi menjaga iklim investasi. Menurutnya, hal itu mencerminkan keberpihakan negara terhadap kepentingan bisnis ketimbang keselamatan jiwa warga negara.
Ia juga menepis klaim pelaku industri yang sering menyuarakan narasi “kepastian hukum” sebagai alasan penolakan.
“Jadi kepastian hukum yang dikatakan industri omong kosong dan bohong untuk melindungi kepentingan industri sendiri,” tegasnya.
Azas mendesak pemerintah untuk menyusun ulang prioritas nasional dengan menempatkan kesehatan publik, khususnya perlindungan generasi muda dari bahaya penyakit degeneratif, di atas kepentingan ekonomi jangka pendek industri minuman berpemanis.
Baca Juga: Jaga Kepercayaan Global: Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Garansi Defisit APBN Tetap Aman
