Pemda harus terlebih dahulu melakukan efisiensi belanja lantaran dari persoalan yang beberapa waktu terjadi di Kota Tidore. Pihaknya menurunkan tim untuk melakukan evaluasi dan masih ditemukan sejumlah pos belanja operasional yang dapat dihemat.
“Jadi formulanya ya pertama, daerah juga harus melakukan efisiensi. Jangan sampai mengatakan kurang saja, tapi enggak. Sementara belanja operasional pegawainya berlebihan, pemeliharaan, perawatan berlebihan. Di beberapa daerah kita lihat seperti itu,” ujarnya.
Muhammad Tito Karnavian juga mendorong pemda untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mempermudah orang untuk membayar pajak. Dengan begitu, belanja pegawai bisa ditutupi dengan pendapatan daerahnya.
“Yang betul-betul PAD-nya berat, efisiensi sudah dilakukan dan kemudian DBH nya juga nggak cukup atau tidak ada. Nah, ini yang dibantu dengan top-up. Itu yang kami bicarakan tadi,” tuturnya.
Saat ditanya soal berapa besaran dana yang bakal di top-up pemerintah pusat ke pemda, ujar Muhammad Tito Karnavian, tidak mau membeberkan hal tersebut.
Saat ini pihaknya dan Kemenkeu masih melakukan rekonsiliasi data untuk menentukan daerah yang benar-benar membutuhkan.
“Ya ada nanti, tapi kita nggak sampaikan sekarang. Sebelum kita melakukan rekonsiliasi antara dua Dirjen ini,” ujarnya. (adm)
