FAKTANASIONAL.NET – Pengamat politik Hendri Satrio (Hensa) menilai masyarakat lebih membutuhkan tokoh atau kelompok yang konsisten memberikan ide tidak sekadar kritikus yang bergantung pada momentum kebijakan penguasa.
“Secara konseptual istilah “Kabinet Bayangan” justru mengecilkan potensi kelompok masyarakat sipil itu sendiri. Nama tersebut dinilai secara tidak langsung menunjukkan keterbatasan karena sifat dasar sebuah bayangan yang hanya bisa pasrah mengikuti objek aslinya,” katanya di Jakarta, Jumat.
Di beberapa negara demokrasi, keberadaan shadow cabinet sebagai sesuatu yang lumrah untuk mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Namun, adopsi nama-nama tersebut oleh masyarakat sipil di Indonesia justru bisa menjadi bumerang.
“Pada prinsipnya, saya melihat ‘Kabinet Bayangan’ ini justru secara tidak langsung mengakui bahwa mereka tidak punya agenda sendiri. Mereka seolah memposisikan diri hanya untuk bereaksi terhadap kebijakan penguasa,” ujarnya.
“Kalau pemerintah diam, ya bayangannya ikut diam. Ini kan repot kalau niatnya mau menjadi kelompok penekan atau alternatif kebijakan bagi masyarakat.
Hensa menyarankan jika kelompok ini berniat menghadirkan alternatif kebijakan yang segar dan berani, maka mereka seharusnya lebih percaya diri dalam merumuskan nama pergerakan.
“Mestinya jika ingin membentuk kabinet tandingan, namanya ‘Kabinet Tandingan’ saja. Kata ‘tandingan’ itu punya daya dobrak. Ada gagasan yang diadu, ada keberanian untuk berdiri sejajar menawarkan solusi,” ujarnya.
