“Kami komunikasikan dengan kepala sekolah, dengan orang tua, dengan komite sekolah. Ada beberapa sekolah, ada sekian ratus yang sudah menyatakan tidak perlu. Rata-rata sekolah swasta yang memang, mohon maaf, mungkin biayanya juga cukup tinggi dan tidak memerlukan adanya MBG di sekolahnya,” ujarnya.
Pemerintah memastikan MBG tidak akan dipaksakan kepada sekolah yang menyatakan tidak membutuhkan. “Intinya adalah ini demokratisasi gizi. Semua yang berhak menerima kita berikan, kecuali yang tidak mau,” kata Sudaryono.
Ia belum mengungkap jumlah final sekolah maupun penerima yang terdampak karena pendataan masih dinamis.
“Data pastinya sudah ada, tetapi dinamis. Mungkin enggak bisa saya sampaikan di sini. Nanti kalau sudah final paling tidak kami bisa sampaikan. Mungkin Anda boleh tanya lagi pertanyaan yang sama ini setelah 17 Agustus (pidato nota keuangan RAPBN),” ujar Sudaryono.
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyebut sekitar 8 juta penerima berpotensi dicoret melalui refocusing, termasuk siswa SMA dari keluarga mampu.[dit]
