Karena itu, kasus-kasus yang terjadi harus dilihat sebagai bahan untuk memperbaiki sistem.
Jika masalah berada pada bahan baku, benahi pengadaan.
Jika masalah berada pada penyimpanan, perketat rantai dingin atau prosedur penyimpanan yang diperlukan.
Jika masalah berada pada kebersihan petugas, perkuat pelatihan dan pengawasan.
Jika masalah berada pada distribusi, perbaiki waktu dan mekanismenya.
Jika masalah berada pada pengawasan, jangan ragu mengubah desain pengawasan.
Kesalahan terbesar bukan ketika sebuah sistem menemukan kelemahan.
Kesalahan terbesar adalah ketika kelemahan sudah terlihat tetapi tidak diperbaiki.
Jangan Membela Program dengan Mengorbankan Korban
Ada hal lain yang harus kita hindari.
Jangan menjadikan korban sebagai bagian dari pertarungan politik.
Ketika seorang siswa mengalami mual, muntah, diare atau keluhan kesehatan lainnya setelah mengonsumsi makanan, ia bukan sedang melakukan kampanye politik.
Ketika orang tua meminta penjelasan, mereka bukan sedang berusaha menghancurkan pemerintah.
Ketika guru membawa siswa untuk mendapatkan pertolongan, mereka tidak sedang mencari panggung.
Mereka sedang menjalankan kewajiban kemanusiaan.
Karena itu, pemerintah harus mampu memisahkan kritik terhadap pelaksanaan program dengan serangan terhadap program itu sendiri.
Kritik terhadap MBG bukan berarti anti-anak.
Pertanyaan tentang keamanan pangan bukan berarti anti-pemerintah.
Audit bukan berarti sabotase.
Transparansi bukan berarti mempermalukan negara.
Justru sebaliknya.
Program yang kuat adalah program yang mampu diperiksa.
Program yang sehat adalah program yang tidak takut terhadap data.
Program yang dipercaya adalah program yang bersedia mengakui kekurangan.
Tidak ada pemerintahan yang menjadi lebih kuat karena menolak mendengar keluhan.
Pemerintahan justru menjadi lebih kuat ketika mampu mengubah keluhan menjadi perbaikan.
Maka jangan pernah menempatkan citra program di atas keselamatan manusia.
Citra bisa diperbaiki.
Narasi bisa dikoreksi.
Angka bisa diperbarui.
Tetapi ketika seseorang mengalami dampak serius akibat kelalaian, kerugiannya tidak selalu bisa dikembalikan.
Sekitar 1.626 Orang dan Pertanyaan yang Tidak Boleh Hilang
Sekali lagi, jika lima angka dalam data yang menjadi dasar tulisan ini dijumlahkan, terdapat 1.626 orang.
Tetapi angka itu bukan akhir dari pembicaraan.
Justru angka itu adalah awal dari pertanyaan.
Apakah ada pola?
Apakah ada kesamaan bahan?
Apakah ada kesamaan proses pengolahan?
Apakah ada kesamaan pemasok?
Apakah ada persoalan penyimpanan?
Apakah ada persoalan distribusi?
Apakah kejadian-kejadian tersebut benar-benar memiliki hubungan dengan MBG?
Atau justru masing-masing memiliki penyebab berbeda?
Pertanyaan semacam itu tidak bisa dijawab dengan opini.
Tidak bisa pula dijawab dengan konferensi pers semata.
Ia membutuhkan pemeriksaan ilmiah.
Dan hasilnya harus disampaikan kepada publik.
Masyarakat berhak mengetahui berapa sampel yang diperiksa.
Masyarakat berhak mengetahui apakah hasil laboratorium sudah keluar.
Masyarakat berhak mengetahui apakah sebuah dapur dihentikan sementara.
Masyarakat berhak mengetahui mengapa dapur tersebut dihentikan atau tetap beroperasi.
Masyarakat berhak mengetahui apakah ada pelanggaran.
Dan jika tidak ditemukan pelanggaran, masyarakat juga berhak mengetahui dasar kesimpulan tersebut.
Transparansi bukan kelemahan.
Transparansi adalah mekanisme untuk membangun kembali kepercayaan.
Pemerintah tidak perlu takut mengatakan, “Kami belum tahu.”
Kalimat itu justru lebih jujur daripada memberikan jawaban tergesa-gesa.
Pemerintah juga tidak perlu takut mengatakan, “Ada kesalahan.”
Mengakui kesalahan bukan berarti negara kalah.
Mengakui kesalahan adalah awal dari perbaikan.
Yang berbahaya adalah ketika kesalahan ditutup hanya demi mempertahankan kesan bahwa semuanya baik-baik saja.
MBG Harus Naik Kelas Menjadi Sistem
MBG tidak boleh selamanya dipandang hanya sebagai program pembagian makanan.
Ia harus naik kelas menjadi sistem nasional pemenuhan gizi sekaligus sistem keamanan pangan.
Konsekuensinya jelas.
Dapur SPPG harus memiliki standar yang benar-benar dijalankan.
Petugas harus memahami keamanan pangan, bukan sekadar mampu memasak.
Bahan baku harus dapat ditelusuri.
Proses pengadaan harus memperhatikan mutu, bukan semata-mata harga.
Distribusi harus memperhitungkan waktu dan kondisi makanan.
Sampel makanan perlu dikelola dengan prosedur yang jelas.
Dan setiap laporan kejadian kesehatan harus memiliki mekanisme investigasi yang cepat dan seragam.
Yang tidak kalah penting adalah kemampuan melakukan penelusuran balik.
Jika satu dapur melayani beberapa sekolah dan salah satu sekolah melaporkan kejadian luar biasa, sekolah lain yang menerima makanan dari sumber yang sama harus segera diperiksa.
Jangan menunggu korban berikutnya.
Di era teknologi, sistem seperti itu bukan sesuatu yang mustahil.
Setiap produksi dapat dicatat.
Waktu memasak dapat didokumentasikan.
Distribusi dapat ditelusuri.
Sumber bahan baku dapat dicatat.
Sampel dapat diberi identitas.
Dengan demikian, ketika masalah muncul, pemerintah tidak perlu menebak-nebak dari mana makanan berasal.
Semua dapat ditelusuri.
Itulah yang disebut tata kelola.
Bukan sekadar banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi kemampuan negara mengetahui apa yang terjadi ketika sesuatu berjalan tidak semestinya.
Harga Sebuah Kelalaian
Ada satu hal yang menurut saya perlu direnungkan lebih dalam.
Kita sering membicarakan efisiensi.
Kita berbicara tentang anggaran.
Kita berbicara tentang target penerima.
Kita berbicara tentang jumlah dapur.
Tetapi kita jarang menghitung harga sebuah kelalaian.
Padahal kelalaian juga memiliki biaya.
Ketika seorang anak sakit, ada biaya pengobatan.
Ketika orang tua harus meninggalkan pekerjaan, ada biaya ekonomi.
Ketika sekolah harus menangani banyak siswa sakit, ada biaya sosial.
Ketika tenaga kesehatan harus menangani kejadian massal, ada beban tambahan.
Dan ketika kepercayaan publik runtuh, ada biaya yang jauh lebih mahal.
Kepercayaan tidak mudah dibangun.
Ia membutuhkan waktu.
Tetapi ia dapat runtuh hanya karena beberapa kejadian yang tidak ditangani secara terbuka.
Karena itu, mengeluarkan uang untuk pengawasan bukan pemborosan.
Mengeluarkan biaya untuk pemeriksaan laboratorium bukan pemborosan.
Melatih petugas bukan pemborosan.
Memperketat standar bukan pemborosan.
Semua itu adalah investasi untuk mencegah biaya yang jauh lebih besar.
Negara yang serius terhadap keselamatan rakyat tidak menghitung pengawasan sebagai beban.
Negara yang serius akan melihat pengawasan sebagai bagian dari program itu sendiri.
Keselamatan Anak Harus Menjadi Garis Merah
Pada akhirnya, perdebatan tentang MBG tidak boleh terjebak dalam pertanyaan: mendukung atau menolak?
Pertanyaan itu terlalu sederhana.
Kita tidak sedang memilih antara anak mendapatkan makanan atau tidak mendapatkan makanan.
Yang kita tuntut adalah sesuatu yang jauh lebih masuk akal:
anak-anak mendapatkan makanan yang bergizi dan aman.
MBG harus berjalan.
Tetapi MBG juga harus benar.
Jika ada dapur yang bermasalah, periksa.
Jika ada pelanggaran, tindak.
Jika ada petugas yang lalai, beri konsekuensi sesuai aturan.
Jika SOP tidak dijalankan, perbaiki.
Jika sistem pengawasan lemah, kuatkan.
Jika tuduhan tidak terbukti, jelaskan dengan data.
Dan jika memang ditemukan kelalaian yang menyebabkan seseorang sakit, jangan berhenti pada permintaan maaf.
Harus ada pertanggungjawaban.
Sebab anak-anak yang menerima makanan MBG tidak pernah meminta untuk menjadi objek dari sistem yang belum sempurna.
Mereka datang ke sekolah untuk belajar.
Mereka menerima makanan karena negara mengatakan makanan tersebut baik bagi mereka.
Maka negara memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa klaim tersebut benar.
Di sinilah gagasan Aristoteles tentang kebajikan menjadi relevan.
Kebaikan bukan sekadar niat.
Kebaikan harus diwujudkan melalui tindakan yang benar.
Pemerintah boleh memiliki tujuan yang mulia.
Tetapi tujuan mulia tidak membebaskan pemerintah dari kewajiban untuk berhati-hati.
Program besar tidak boleh kebal dari kritik.
Program populer tidak boleh kebal dari audit.
Program yang menyangkut anak-anak justru harus menjadi program yang paling ketat diawasi.
Kasus Kulon Progo, Semarang, Jayapura, Rembang dan Bogor—sebagaimana data yang menjadi dasar tulisan ini—jangan hanya dibaca sebagai angka yang akan hilang ketika berita baru muncul.
Bacalah sebagai peringatan.
Bahwa kebijakan yang menyentuh tubuh manusia membutuhkan standar yang lebih tinggi.
Bahwa keamanan pangan bukan persoalan dapur semata.
Bahwa satu kelalaian dapat bergerak dari satu piring menuju ratusan manusia.
Dan bahwa kepercayaan publik tidak pernah lahir dari slogan.[dit]
