Jika pemerintah membangun jalan, berapa biaya per kilometer dan berapa lama jalan itu bertahan?
Jika pemerintah memberikan stimulus, berapa lapangan kerja yang tercipta?
Jika pemerintah memberikan bantuan kepada industri, apakah penerima bantuan meningkatkan investasi dan produktivitas?
Jika program pangan dijalankan, apakah manfaatnya hanya terlihat pada angka konsumsi atau juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang?
Pertanyaan semacam itu bukan untuk menghambat pemerintah.
Sebaliknya, pertanyaan itu membantu pemerintah membuktikan bahwa uang publik digunakan secara efektif.
Pemerintah juga perlu memperhatikan sektor manufaktur. Data BPS yang dikutip ANTARA menunjukkan industri pengolahan tumbuh 4,52 persen secara tahunan pada triwulan II, sementara kontribusinya terhadap PDB sekitar 18,5 persen. Sektor pertambangan bahkan mengalami kontraksi 1,64 persen secara tahunan.
Angka tersebut menunjukkan bahwa tantangan Indonesia bukan sekadar menjaga pertumbuhan agar tetap di atas 5 persen.
Tantangannya adalah meningkatkan kualitas pertumbuhan.
Pertumbuhan yang ideal seharusnya membuat masyarakat semakin produktif, perusahaan semakin kompetitif, industri semakin kuat, dan lapangan kerja semakin berkualitas.
Pemerintah bisa memainkan peran penting melalui infrastruktur, pendidikan, kepastian hukum, kemudahan investasi, pengembangan teknologi, dan kebijakan industri.
Tetapi setelah itu, sektor swasta harus mampu bergerak.
Dengan demikian, kritik terhadap struktur pertumbuhan ekonomi 2026 seharusnya tidak dipahami sebagai upaya meremehkan keberhasilan pemerintah.
Pertumbuhan 5,29 persen tetap merupakan capaian yang patut dicatat.
Tetapi dalam kebijakan publik, pujian dan kritik dapat berjalan bersamaan.
Pemerintah boleh mengatakan ekonomi tumbuh.
Ekonom boleh bertanya apakah pertumbuhan itu terlalu bergantung pada belanja pemerintah.
Masyarakat boleh bertanya apakah pertumbuhan tersebut terasa dalam kehidupan mereka.
Ketiga pernyataan itu tidak harus saling bertentangan.
Justru dari perbedaan perspektif itulah kebijakan ekonomi dapat diperbaiki.
Jika target 6 persen pada 2027 ingin dicapai secara berkelanjutan, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah APBN tidak hanya menghasilkan angka pertumbuhan hari ini, tetapi juga memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat dan dunia usaha untuk tumbuh tanpa harus selalu disangga oleh negara.
Itulah inti kritik yang konstruktif: bukan mempertanyakan apakah pemerintah bekerja, melainkan apakah pekerjaan pemerintah menghasilkan perubahan yang bertahan lama. (*)
