FAKTANASIONAL.NET – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah sedang membenahi data masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10.
Langkah tersebut dilakukan setelah muncul protes dari warga yang merasa kondisi ekonomi mereka tidak sesuai dengan klasifikasi tersebut.
Protes mengemuka seiring rencana pemerintah membatasi pembelian BBM subsidi jenis Pertalite bagi masyarakat yang tergolong desil 9 dan 10. Klasifikasi itu bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dikutip dari CNN Indonesia, Purbaya mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperbaiki kualitas pendataan.
“Makanya sedang diperbaiki itu data DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini ya,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8).
Menurut dia, anggaran BPS tahun ini salah satunya digunakan untuk pembaruan DTSEN sekaligus pelaksanaan Sensus Ekonomi. Total anggaran tersebut mencapai Rp7 triliun setelah BPS meminta tambahan dana pada awal tahun.
Purbaya berharap kualitas data akan semakin baik pada tahun depan. Ia mengakui kemungkinan kesalahan dalam pendataan tetap ada, tetapi pemerintah menargetkan sistem yang lebih rapi.
