Workshop CALD 2026, Politisi Muda PDIP Syaiful Mujab Paparkan Aplikasi ISO dan Digitalisasi Merawat Demokrasi

FAKTANASIONAL.NET — Rangkaian hari kedua konferensi internasional 9th CALD Party Management Workshop di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Sabtu (5/9/2026), dibuka dengan pemaparan mendalam mengenai pentingnya pelembagaan partai politik sebagai benteng utama dalam menjaga resiliensi demokrasi di Asia Tenggara.

Hadir sebagai pembicara utama dalam sesi PDI Perjuangan Sharing Experiences, kader muda PDI Perjuangan M.Syaiful Mujab membeberkan pentingnya konsistensi partai politik untuk bertransformasi menjadi institusi publik yang terstruktur, transparan, dan berbasis meritokrasi.

“Demokrasi yang sehat membutuhkan pelembagaan partai yang kuat dan teruji. PDI Perjuangan berkomitmen membangun organisasi yang tidak hanya bertumpu pada figur, melainkan pada sistem kaderisasi berjenjang melalui Sekolah Partai, penanaman ideologi Trisakti, serta nilai-nilai kerakyatan Marhaenisme,” ujar Mujab di hadapan puluhan delegasi pimpinan partai politik se-Asia.

Mujab menyoroti langkah pembaruan tata kelola organisasi yang ditempuh PDI Perjuangan, di mana partai ini menjadi pelopor di Indonesia dalam menerapkan standardisasi manajemen internasional berbasis sertifikasi ISO serta asesmen psikometri untuk menyeleksi calon pimpinan dan kepala daerah.

Politisi Muda PDIP M Syaiful Mujab dan Akademisi dari Universitas Chiang Mai Thailand, Assoc. Prof. Chanintorn Pensute.

Selain itu, pemanfaatan dasbor digital Media Pintar Perjuangan (MPP) turut diperkenalkan sebagai sarana transparansi, edukasi, dan pemantauan kinerja kader secara objektif.

Dalam kesempatan tersebut, Mujab juga membagikan pengalaman pribadinya saat dicalonkan dalam kontestasi Pemilu Kepala Daerah tanpa dipungut mahar politik sepeser pun (Zero Mahar).

“Komitmen politik tanpa mahar ini sangat krusial untuk memberikan kesempatan yang setara bagi generasi muda dan kader-kader potensial dari berbagai latar belakang untuk tampil memimpin, tanpa tersandera oleh tingginya biaya politik transaksional,” tegasnya.

Exit mobile version