RUANG publik memang tidak pernah steril dari kritik, namun itu semua kepedulian masyarakat kepada Negara nya sendiri.
Pemerintah boleh membantah, pejabat boleh memberikan klarifikasi, dan pendukung pemerintah tentu memiliki hak untuk melawan narasi yang dianggap keliru.
Tetapi ada satu hal yang seharusnya tidak boleh hilang dari perdebatan politik: bukti.
Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengenai kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto di media sosial justru membuka pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar soal akun robot.
Sudaryono menyebut kemungkinan lebih dari 60 persen isi media sosial bukan berasal dari manusia.
Ia kemudian mengaitkan akun robot tersebut dengan oligarki dan koruptor yang disebut tidak menginginkan Prabowo terus memimpin Indonesia.
“Namun sekarang ini mungkin 60 persen lebih itu isinya bukan orang, sehingga apa yang ramai di masyarakat kita ini kemudian ditentukan oleh yang bukan orang ini. Hari ini mau ramein apa itu kemudian yang bukan orang yang namanya robot,” kata Sudaryono dalam unggahan yang beredar di media sosial.
Di sinilah persoalannya.
Angka 60% menunjukkan dominasi. Maka dari itulah kebenarannya harus ditunjukkan atau diberantas, agar mereka tidak merajalela.
Kalau angka 60 persen itu berdasarkan data pemantauan yang valid, di mana datanya?
Kalau benar ada jaringan robot yang secara sistematis menggerakkan kritik terhadap Presiden Prabowo, siapa operatornya?
Kalau benar jaringan tersebut dikendalikan oligarki dan koruptor, siapa yang dimaksud dan apa bukti keterkaitannya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah.
Justru sebaliknya, pertanyaan itu merupakan bagian paling sederhana dari budaya demokrasi: pejabat publik membuat klaim, publik meminta dasar pembuktiannya.
Sejumlah pemberitaan yang menelusuri pernyataan tersebut mencatat bahwa angka “60 persen” serta tudingan mengenai keterlibatan oligarki dan koruptor belum disertai data empiris, riset siber resmi, atau identitas entitas tertentu yang dapat memverifikasinya.
Maka, Sudaryono memiliki dua pilihan yang sama-sama sehat bagi demokrasi.
Pertama, membuka data dan metodologi yang menjadi dasar pernyataannya. Kedua, menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan hasil pengamatan atau perkiraan, bukan angka yang sudah terverifikasi secara independen.
Sebab, mengatakan “mungkin 60 persen” adalah satu hal. Menggunakan angka tersebut untuk menjelaskan mengapa kritik terhadap pemerintah terjadi adalah hal lain.
Jangan sampai masyarakat justru dibuat sibuk memburu “robot”, sementara substansi kritik manusia yang nyata ikut tenggelam.
++Kritik Tidak Otomatis Menjadi Operasi Oligarki
Media sosial memang bisa dimanipulasi. Akun otomatis, jaringan akun palsu, koordinasi digital, dan operasi propaganda merupakan fenomena yang nyata dalam ekosistem informasi modern.
Namun keberadaan bot tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh kritik terhadap pemerintah merupakan produk operasi bot.
Seorang warga bisa saja mengkritik kebijakan pemerintah karena mengalami langsung dampaknya. Seorang jurnalis bisa mempertanyakan keputusan pejabat karena menemukan persoalan dalam data.
Akademisi bisa memberikan kritik berdasarkan kajian. Bahkan orang yang pernah memilih Prabowo sekalipun tetap memiliki hak untuk mengatakan bahwa kebijakan tertentu tidak sesuai harapan.
Kritik semacam itu tidak membutuhkan izin dari oposisi, oligarki, maupun siapa pun.
