PADANG, FAKTANASIONAL.NET —Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan Pendampingan Konvergensi Gizi Kabupaten/Kota dengan sasaran memperkuat pemenuhan gizi masyarakat serta menekan angka stunting di seluruh pelosok daerah.
Upaya-upaya itu secara konsisten dilakukan, salah satunya melalui Penguatan Kapasitas Tim Provinsi dalam Konvergensi Intervensi Gizi Kabupaten/Kota di Hotel Truntum Padang yang berlangsung mulai tanggal 30 September hingga 3 Oktober 2026.
Kegiatan itu diikuti oleh pemerintah pusat serta perwakilan 17 Provinsi dari unsur Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Poltekkes Kemenkes dan Tim Bank dunia.
Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pemenuhan gizi masyarakat serta mempercepat penurunan stunting.
Salah satu langkah strategis dilakukan melalui Kegiatan Penguatan Kapasitas (Training of Trainers) Tim Provinsi dalam Pendampingan Konvergensi Gizi Kabupaten/Kota.
Kegiatan ini menjadi forum koordinasi untuk menyamakan pemahaman, memperkuat kapasitas pemerintah provinsi, serta memastikan pelaksanaan aksi konvergensi di daerah berjalan secara terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah provinsi diharapkan mampu memperkuat peran pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten/kota dalam memastikan intervensi pemenuhan gizi dan percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara terpadu.
Pada pembukaan, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Fauzan Hasan, menyampaikan bahwa penurunan stunting tidak dapat dilakukan oleh satu sektor saja. Butuh kolaborasi lintas sektor dan lintas pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi.
“Aksi konvergensi harus memastikan bahwa seluruh intervensi yang dibutuhkan oleh sasaran, khususnya ibu hamil, bayi, balita, dan kelompok rentan, benar-benar hadir secara terpadu dan tepat sasaran,” jelas Fauzan, dalam rilis yang diterima redaksi, Minggu (4/10/2026).
Fauzan menekankan bahwa pemerintah provinsi memiliki posisi strategis untuk memastikan konvergensi tersebut berjalan di kabupaten/kota, sehingga target RPJMN tahun 2029 sebesar 14,2 persen dapat tercapai.
Berdasarkan hasil pemantauan semester 1 tahun 2026, dari 514 kabupaten/kota yang dinilai, baru 5 kabupaten/kota yang masuk kategori berkinerja baik, 52 berkategori sedang dan 457 kabupaten/kota masuk kategori kurang.
Fauzan menjelaskan terdapat 5 tantangan utama yang harus segera diatasi:
Pertama, kualitas perencanaan dan penganggaran yang belum sepenuhnya mengintegrasikan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
Kedua, esensi aksi konvergensi yang dipandang sebagai kewajiban administratif.
Ketiga, pemanfaatan hasil analisis situasi yang belum optimal.
Keempat, lemahnya koordinasi antar perangkat daerah.
