Pasal 210 UU MD3 mengatur bahwa usul tersebut diajukan oleh sedikitnya 25 anggota DPR dengan materi dan bukti yang sah.
Usul menjadi hak menyatakan pendapat DPR setelah disetujui sedikitnya dua pertiga anggota yang hadir dalam paripurna yang dihadiri sedikitnya dua pertiga seluruh anggota DPR.
Setelah usul diterima, panitia khusus DPR memeriksa materi dan bukti, kemudian menyampaikan laporan kepada paripurna paling lama 60 hari sejak dibentuk.
Jika DPR menerima laporan yang menyatakan adanya alasan pemberhentian, pendapat DPR diajukan kepada MK untuk diperiksa. Dukungan awal 25 anggota karena itu baru membuka tahap pengusulan, belum cukup untuk membawa perkara langsung menuju pemberhentian.
Pemeriksaan MK terhadap pendapat DPR merupakan perkara tersendiri, dengan kesempatan pembelaan bagi Gibran.
Pasal 7B UUD 1945 memberikan waktu paling lama 90 hari sejak permintaan DPR diterima. Jika MK membenarkan pendapat DPR, DPR menyelenggarakan paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
MPR kemudian bersidang paling lambat 30 hari sejak menerima usul tersebut. Pemberhentian membutuhkan persetujuan sedikitnya dua pertiga anggota yang hadir dalam sidang yang dihadiri sedikitnya tiga perempat seluruh anggota MPR, setelah wakil presiden mendapat kesempatan menyampaikan penjelasan.
Jika terjadi kekosongan jabatan, MPR memilih pengganti paling lambat 60 hari dari dua calon yang diusulkan presiden.
Tantangan hukumnya adalah menjelaskan hubungan antara dugaan tidak terpenuhinya syarat sejak pencalonan dan ketentuan konstitusional mengenai pejabat yang tidak lagi memenuhi syarat.
Temuan perkara PHPU dapat menjadi bahan pemeriksaan, tetapi kesimpulan mengenai alasan pemberhentian tetap membutuhkan pembuktian dalam proses yang tepat.
Karena itu, tindak lanjut yang kuat bertumpu pada dokumen dan argumentasi hukum. Tuduhan pemalsuan, penipuan, atau persekongkolan membutuhkan pembuktian tersendiri mengenai tindakan dan keterlibatan pribadi, sedangkan kemungkinan pemakzulan bergantung pada terpenuhinya alasan konstitusional serta dukungan suara di DPR dan MPR.
Negara tidak patut memperlakukan persyaratan jabatan tertinggi sebagai urusan administratif yang selesai begitu dokumen diterima.
Temuan pengadilan layak dijawab melalui pemeriksaan yang terbuka dan pertanggungjawaban yang jelas, agar kepastian jabatan berjalan bersama kepastian bahwa persyaratan hukum telah dipenuhi.
Jakarta, 6 Oktober 2026
Oleh: HAMDI PUTRA (Forum Sipil Bersuara/FORSIBER)
