DARI polemik Gibran, ada satu pertanyaan yang jauh lebih menarik daripada sekadar bertanya apakah Gibran Rakabuming Raka akan tetap duduk sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Jika Gibran kehilangan posisi, siapa yang paling diuntungkan?
Pertanyaan itu terdengar sederhana. Tetapi dalam politik, pertanyaan sederhana sering membuka pintu menuju persoalan yang jauh lebih besar.
Sebab sebuah jabatan tidak pernah hanya berisi satu nama.
Di balik sebuah kursi terdapat jaringan kekuasaan, kepentingan partai, hubungan antarelite, distribusi pengaruh, akses terhadap pusat pemerintahan, bahkan kalkulasi mengenai masa depan politik.
Karena itu, ketika posisi Gibran dipersoalkan melalui jalur hukum, yang patut diperhatikan bukan hanya nasib politik Gibran.
Yang juga penting adalah melihat siapa yang berpotensi memperoleh ruang apabila posisi tersebut berubah.
Ini bukan tuduhan bahwa ada pihak tertentu yang sedang merancang penggulingan Gibran.
Belum ada dasar yang cukup untuk mengatakan demikian.
Ini adalah pembacaan politik terhadap konsekuensi yang mungkin muncul jika konfigurasi kekuasaan berubah.
Dan justru di situlah persoalannya menjadi menarik.
Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA atau sederajat.
Namun perkara tersebut tidak otomatis berujung pada pencopotan Gibran. MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum dan kewenangan dalam perkara tersebut.
Dengan demikian, satu pintu hukum telah menghasilkan putusan.
Tetapi pintu politik tetap menyimpan pertanyaan.
Dan pertanyaan itu adalah:
Jika kursi Gibran benar-benar berubah, siapa yang mendapat ruang?
Gibran Bukan Sekadar Wakil Presiden
Gibran memiliki posisi yang unik dalam politik Indonesia.
Ia adalah wakil presiden.
Tetapi ia juga putra Joko Widodo.
Dua identitas politik tersebut membuat Gibran tidak mudah dibaca hanya sebagai pejabat pemerintahan biasa.
Dalam pemerintahan Prabowo Subianto, keberadaan Gibran secara otomatis membawa dimensi hubungan antara kekuasaan sekarang dan kekuasaan sebelumnya.
Prabowo dan Gibran memenangkan Pilpres 2024 dan kemudian memimpin pemerintahan sebagai presiden dan wakil presiden.
Karena itu, keberadaan Gibran merupakan bagian dari konfigurasi politik yang terbentuk setelah pergantian pemerintahan.
Namun politik tidak berhenti pada pelantikan.
Setiap pemerintahan terus bergerak.
Koalisi berubah.
Partai menghitung ulang kepentingan.
Elite membangun komunikasi.
Dan hubungan antarkelompok politik bisa mengalami penyesuaian.
Maka posisi Gibran bukan hanya penting bagi dirinya.
Ia juga mempunyai arti bagi banyak aktor politik lain.
Jika posisi tersebut berubah, aktor-aktor tersebut harus menyesuaikan diri.
Pertanyaan berikutnya menjadi lebih menarik:
Siapa yang paling memiliki ruang untuk menyesuaikan diri dan memperoleh keuntungan dari perubahan tersebut?
Jawabannya tidak bisa diberikan hanya dengan menunjuk satu nama.
Setidaknya ada tiga lingkaran yang perlu diperhatikan.
Pertama, Prabowo dan struktur kekuasaan pemerintahannya.
Kedua, Jokowi dan jaringan politik yang selama ini melekat dengan dirinya.
Ketiga, partai-partai yang berada di dalam atau sekitar pemerintahan.
Ketiganya memiliki kepentingan yang berbeda.
Dan justru perbedaan kepentingan itulah yang membuat isu Gibran menjadi menarik.
Prabowo: Apakah Pergantian Gibran Mengubah Keseimbangan Pemerintahan?
Mari mulai dari Prabowo.
Secara politik, perubahan posisi wakil presiden tentu akan berdampak langsung kepada Presiden.
Konstitusi bahkan sudah mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.
Artinya, jika suatu hari terjadi kekosongan jabatan, Presiden memiliki peran penting dalam proses pengajuan calon pengganti.
Di sinilah ruang politik terbuka.
Bukan karena Presiden otomatis menginginkan perubahan.
Bukan pula karena pergantian tersebut pasti terjadi.
Tetapi karena secara konstitusional, perubahan wakil presiden akan membutuhkan keputusan politik baru.
Dan setiap keputusan politik besar selalu memiliki konsekuensi.
Prabowo harus mempertimbangkan keseimbangan pemerintahan.
Siapa calon yang dapat diterima?
Siapa yang mampu bekerja sama?
Siapa yang tidak menimbulkan konflik baru?
Siapa yang dapat diterima partai-partai?
Dan siapa yang dapat menjaga stabilitas pemerintahan?
Pertanyaan-pertanyaan semacam itu secara teoritis akan muncul apabila terjadi kekosongan jabatan.
Maka, dalam skenario tersebut, Prabowo bukan sekadar memilih seorang wakil.
Ia berpotensi ikut menentukan bentuk baru keseimbangan politik pemerintahannya.
Di sinilah posisi Gibran menjadi penting.
Selama Gibran tetap berada di kursi wakil presiden, struktur tersebut sudah memiliki bentuk.
Tetapi apabila kursi itu kosong, bentuknya harus disusun kembali.
Dan penyusunan ulang selalu membuka ruang negosiasi.
Jokowi: Ketika Hubungan Keluarga Bertemu dengan Politik
Kemudian ada Jokowi.
Tidak mungkin membahas Gibran tanpa menyentuh nama mantan Presiden Joko Widodo.
Bukan karena semua langkah Gibran harus dianggap sebagai perpanjangan tangan Jokowi.
Kesimpulan semacam itu terlalu jauh.
Tetapi hubungan politik dan hubungan keluarga adalah fakta yang tidak dapat dipisahkan begitu saja dari cara publik membaca posisi Gibran.
Gibran adalah anak Jokowi.
Dan Gibran kini berada di posisi wakil presiden.
Maka, keberadaan Gibran membuat nama Jokowi tetap memiliki hubungan simbolik dengan pusat kekuasaan nasional.
Pertanyaannya:
Jika Gibran kehilangan jabatan, apakah pengaruh Jokowi otomatis ikut hilang?
Tidak.
Pengaruh politik tidak sesederhana jabatan formal.
Seorang mantan presiden dapat tetap memiliki pengaruh melalui jaringan politik, komunikasi dengan elite, hubungan dengan partai, basis pendukung, dan berbagai faktor lain.
Namun kehilangan sebuah posisi strategis tetap memiliki konsekuensi.
Ada akses yang berubah.
Ada simbol kekuasaan yang hilang.
Ada hubungan yang mungkin mengalami penyesuaian.
Dan ada kelompok politik yang mungkin menghitung ulang kedekatannya.
Karena itu, persoalan Gibran juga dapat dibaca sebagai pertanyaan mengenai seberapa kuat pengaruh politik Jokowi tanpa representasi langsung di dalam struktur pemerintahan.
Ini bukan berarti Jokowi pasti kehilangan pengaruh jika Gibran tidak lagi menjadi wakil presiden.
Tetapi secara politik, instrumen pengaruhnya akan berbeda.
Dan perbedaan instrumen tersebut penting.
Sebab politik tidak hanya bergerak melalui kekuasaan formal.
Ia juga bergerak melalui persepsi.
Ketika seorang figur memiliki jabatan, persepsi terhadap kekuatannya biasanya berbeda dibandingkan ketika figur tersebut tidak lagi memiliki representasi formal di pusat kekuasaan.
Di sinilah Gibran menjadi semacam titik temu antara masa lalu dan masa kini pemerintahan.
Jika titik itu berubah, hubungan politik di sekitarnya juga berpotensi berubah.
Partai Politik: Kursi Kosong Adalah Ruang Negosiasi
Kemudian kita sampai pada bagian yang mungkin paling menarik.
Partai politik.
Dalam politik Indonesia, partai bukan penonton.
Partai memiliki kepentingan.
Mereka memiliki struktur.
Mereka memiliki kader.
Mereka memiliki basis politik.
Dan mereka memiliki agenda jangka panjang.
Jika posisi wakil presiden kosong, maka secara konstitusional Presiden mengusulkan dua nama kepada MPR untuk dipilih.
Proses tersebut dengan sendirinya membuka ruang pembicaraan politik.
Partai-partai tentu akan memperhatikan siapa yang diajukan.
Bukan berarti semua partai pasti menuntut jatah.
Tetapi secara rasional, partai akan memperhitungkan dampak perubahan tersebut terhadap posisi mereka.
Apakah figur baru berasal dari partai tertentu?
Apakah figur tersebut memiliki hubungan kuat dengan Presiden?
Apakah figur tersebut merupakan tokoh yang dapat diterima banyak kelompok?
Apakah perubahan tersebut akan mengubah keseimbangan koalisi?
Pertanyaan seperti ini jauh lebih masuk akal untuk dianalisis daripada langsung menyimpulkan adanya konspirasi.
Karena politik memang bekerja melalui negosiasi.
Dan negosiasi membutuhkan ruang.
Sebuah kursi yang sebelumnya sudah ditempati tidak menyediakan ruang yang sama dengan kursi yang sedang kosong.
Itulah sebabnya perubahan posisi Gibran, jika benar-benar terjadi, berpotensi membuka pembicaraan baru.
Bahkan sebelum nama pengganti muncul, elite politik akan mulai menghitung.
Siapa punya akses?
Siapa punya komunikasi?
Siapa punya dukungan?
Siapa punya kepentingan?
Dan siapa yang paling siap ketika konfigurasi berubah?
Jangan Terjebak pada Pertanyaan “Siapa Menjatuhkan Gibran?”
Di sinilah media harus berhati-hati.
Narasi politik paling mudah dijual biasanya adalah narasi tentang “siapa dalang di balik semuanya”.
Tetapi narasi semacam itu sering membuat publik melompat terlalu jauh.
Ada gugatan?
Berarti ada operasi politik.
Ada kritik?
Berarti ada upaya menjatuhkan.
Ada nama alternatif?
Berarti sudah ada rencana penggantian.
Logika seperti itu terlalu sederhana.
Dalam politik, seseorang dapat memperoleh keuntungan dari sebuah perubahan tanpa pernah menjadi orang yang merancang perubahan tersebut.
Ini perbedaan yang sangat penting.
