KEKUASAAN selalu berhadapan dengan satu ujian yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pidato, janji, atau tepuk tangan: kesediaan menerima kritik.
Sebab, keberhasilan seorang pemimpin tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya orang yang memberikan dukungan, tetapi juga oleh kemampuannya menghadapi pertanyaan yang tidak selalu menyenangkan.
Ironisnya, dalam kehidupan publik, pujian sering diterima sebagai tanda kesetiaan, sementara kritik justru dicurigai sebagai bentuk perlawanan.
Mereka yang menyampaikan apresiasi dianggap berada di barisan pendukung, sedangkan mereka yang mempertanyakan kebijakan kerap ditempatkan dalam posisi berseberangan.
Seolah-olah, mencintai negeri harus selalu berarti menyetujui penguasanya.
Cara pandang seperti itu perlu dipertanyakan.
Demokrasi tidak dibangun untuk menciptakan masyarakat yang selalu sepakat.
Demokrasi memberi ruang bagi perbedaan, menyediakan mekanisme pengawasan, dan menjamin bahwa keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dapat dipersoalkan secara terbuka.
Tanpa ruang tersebut, dukungan berisiko berubah menjadi kepatuhan, sementara kekuasaan kehilangan kesempatan untuk mengoreksi dirinya sendiri.
Persoalan sesungguhnya bukan siapa yang memuji dan siapa yang mengkritik.
Persoalan utamanya adalah apakah suatu pendapat berdiri di atas fakta, apakah sebuah kebijakan membawa manfaat, dan apakah tindakan pemegang kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pujian bukan sesuatu yang keliru.
Pemimpin yang berhasil menjalankan program, memperbaiki pelayanan, atau menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat layak memperoleh apresiasi. Penghargaan terhadap hasil kerja merupakan bagian wajar dari kehidupan publik.
Namun, pujian kehilangan makna ketika diberikan tanpa pemeriksaan. Lebih berbahaya lagi apabila apresiasi diperlakukan sebagai kewajiban, sedangkan kritik dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesetiaan.
Pada titik itu, penilaian terhadap kinerja mulai bergeser menjadi penilaian terhadap keberpihakan.
Orang tidak lagi bertanya apakah sebuah kebijakan berhasil, melainkan siapa yang mendukungnya.
Perdebatan yang seharusnya membahas manfaat bagi masyarakat berubah menjadi pertarungan mengenai kedekatan, loyalitas, dan kepentingan.
Padahal, kebijakan publik tidak seharusnya dinilai berdasarkan siapa yang mengumumkannya. Program yang menjanjikan tetap perlu diperiksa anggarannya.
Keputusan yang disambut meriah tetap harus diuji pelaksanaannya. Pernyataan yang terdengar meyakinkan tetap membutuhkan bukti.
Nama besar tidak menggantikan data. Popularitas tidak menghapus kewajiban untuk menjelaskan. Dukungan mayoritas pun tidak otomatis menjadikan setiap keputusan benar.
Di sinilah integritas memperoleh maknanya. Integritas bukan sekadar keberanian membela seseorang ketika diserang, melainkan kesanggupan mempertahankan prinsip meskipun berhadapan dengan pihak yang disukai.
Seseorang yang sungguh-sungguh peduli terhadap kepentingan publik seharusnya mampu memberikan apresiasi ketika kebijakan berhasil dan menyampaikan keberatan ketika pelaksanaannya bermasalah.
Loyalitas yang sehat tidak meminta seseorang menanggalkan akal sehat. Sebaliknya, loyalitas semestinya mendorong keberanian untuk mengingatkan sebelum kesalahan berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Sebab, pemimpin juga manusia yang dapat keliru membaca keadaan, mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak lengkap, atau menjalankan program yang hasilnya tidak sesuai harapan.
Mengakui kemungkinan tersebut bukan berarti merendahkan jabatan. Justru pengakuan itu menjadi dasar bagi pengawasan yang rasional.
Kekuasaan membutuhkan dukungan, tetapi dukungan tanpa evaluasi dapat membuat kesalahan sulit dikenali.
Pujian mungkin memberikan kenyamanan, tetapi tidak selalu memberikan jawaban. Terkadang, pertanyaan yang paling tidak menyenangkan justru membuka jalan menuju perbaikan
Kritik bukan vonis. Kritik merupakan bagian dari proses menguji keputusan, memperbaiki pelaksanaan, dan memastikan kewenangan tidak berjalan tanpa pengawasan.
