“Karena pada akhirnya orang merasa bahwa semua yang diduga bahwa Gibran itu tidak mampu menunjukkan ijazah aslinya akhirnya terbukti itu,” ujarnya.
Selain itu, Rocky menyoroti fenomena pencopotan foto Gibran di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir. Ia menyebut kejadian tersebut sebagai salah satu dampak politik yang perlu dicermati setelah keputusan MK.
“Kita lihat misalnya gejala beberapa hari ini, beberapa daerah ketua DPRD-nya dia turunin aja fotonya Gibran. Jadi bayangkan impact politik dari putusan Mahkamah itu,” tuturnya.
Di sisi lain, Rocky meminta agar polemik persyaratan pendidikan Gibran tidak berkembang menjadi persoalan yang turut membebani Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai isu tersebut berkaitan dengan posisi wakil presiden. Karena itu, menurut Rocky, presiden tidak seharusnya ikut terseret ke dalam tekanan politik maupun tuntutan komentar dari masyarakat.
“Kalau dia dilengketkan bahwa ada seseorang yang mau melengketkan supaya dua-duanya kena hukuman moral, maka Presiden akan susah untuk mengucapkan sesuatu jika psikologi publik menuntut presiden untuk dipancing terlibat dalam memberi komentar. Jadi, nggak boleh,” jelasnya.
Rocky juga mengingatkan agar kemarahan publik tidak terus menumpuk, mulai dari polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga persoalan dokumen pendidikan Gibran. Pernyataan tersebut menyoroti kekhawatirannya terhadap dampak politik yang dapat muncul apabila polemik itu terus berlanjut.[dit]
