Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai manfaat hilirisasi bagi transisi energi, terutama ketika proses produksinya masih bergantung pada batu bara.
Pembahasan tersebut turut menyebut Harita Group di Pulau Obi, PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Tsingshan Holding Group, dan Zhejiang Huayou Cobalt.
Nama Garibaldi Thohir disorot terkait kepemilikan saham di PT Merdeka Battery Materials. Kalla Group juga dibahas dalam konteks bisnis keluarga Jusuf Kalla.
Selain itu, Ahmad Ali dan keluarganya dikaitkan dengan bisnis pertambangan di Morowali, sedangkan Andi Sumangerukka disorot terkait pertambangan nikel di Pulau Kabaena.
Sherly Joanda, Gubernur Maluku Utara, turut dibahas dalam konteks dugaan konflik kepentingan bisnis ekstraktif keluarga.
Sementara itu, Untung Budiarto dan Sintong Panjaitan disebut dalam pembahasan keterlibatan mantan aparat di lingkungan perusahaan pertambangan dan pengolahan mineral.
Penyebutan nama dan perusahaan tersebut tidak otomatis membuktikan pelanggaran hukum.
Hubungan bisnis, kepemilikan saham, dan dugaan konflik kepentingan tetap memerlukan pemeriksaan dokumen resmi serta keterangan pihak terkait.
Sebagai arah perbaikan, Tim Ekspedisi Indonesia Baru mendorong prioritas transportasi publik massal dibandingkan subsidi kendaraan pribadi.
Rantai pasok industri juga perlu memperkuat standar lingkungan, menghormati hak masyarakat adat, dan membuka ruang bagi ekonomi kerakyatan, termasuk koperasi.
Keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur melalui investasi, produksi, dan ekspor. Perlindungan lingkungan, kesehatan masyarakat, keselamatan buruh, serta pemerataan manfaat ekonomi juga perlu menjadi tolok ukur utama.
Transisi energi semestinya tidak sekadar menghasilkan teknologi yang diklaim lebih bersih, tetapi juga memastikan proses produksinya tidak membebankan kerusakan kepada masyarakat dan lingkungan di wilayah penghasil nikel.[dit]
