JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Anggaran Badan Gizi Nasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) mencapai Rp 217,86 triliun, tertinggi di antara seluruh kementerian dan lembaga (K/L). Besarnya anggaran tersebut mendapat sorotan dari Komisi IX DPR RI.
Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi mengingatkan agar penggunaan anggaran ini dilakukan secara tepat sasaran dan transparan, mengingat program utama yang dijalankan BGN, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Anggaran BGN harus tepat sasaran, agar jangan sampai ada lagi terjadi seperti kasus korupsi pengadaan laptop yang menyentuh di angka Rp 10 triliun. Bila ini terjadi berulang, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan menurun. Ujungnya, pertumbuhan ekonomi akan stagnan,” kata Nurhadi dalam keterangannya dikutip, Jumat (13/6/2025).
Ia merujuk pada kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai Rp 9,9 miliar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2019–2022 yang kini tengah ditangani Kejaksaan Agung. Kasus tersebut menjadi peringatan bahwa belanja negara harus dikelola secara akuntabel dan sesuai kebutuhan.
Dengan pagu anggaran sebesar itu, Nurhadi mendorong agar BGN menerapkan sistem pengelolaan yang lebih ketat. Ia menegaskan, transparansi dan akuntabilitas menjadi keharusan untuk mencegah potensi penyalahgunaan dana.
“Kalau terealisasi Rp 217 triliun, berarti BGN harus menerapkan sistem yang lebih ketat dan baik,” ujarnya.
Perlu Tim Pengawasan
Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk BGN juga menimbulkan kekhawatiran adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan program MBG. Oleh karena itu, Nurhadi mengusulkan agar DPR membentuk tim pengawasan khusus untuk program tersebut.
“Tentu DPR harus bentuk semacam Tim Pengawasan MBG,” katanya.
