JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Komisi VI DPR RI mendorong Revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen perlu dipercepat. Hal tersebut perluk dilakukan untuk menjawab tantangan era digital.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Ismail Bachtiar dalam diskusi Forum Legislasi bertema “Revisi UU Perlindungan Konsumen Diharapkan Menjawab Problematika di Masa Digitalisasi” di Ruang PPIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Ia menilai, perlindungan hukum bagi konsumen digital kini menjadi kebutuhan mendesak seiring makin dominannya gaya hidup berbasis transaksi elektronik di tengah masyarakat.
“Memang isu ini dimunculkan, lalu didorong untuk dilakukan kembali revisi undang-undang terhadap perlindungan konsumen karena memang ada banyak sekali tantangan-tantangan di kehidupan masyarakat yang lagi tidak relevan dengan undang-undang yang lama,” kata Ismail.
Politisi dari Fraksi PKS yang juga anggota Panitia Kerja (Panja) pembahasan RUU tersebut menjelaskan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah hampir seluruh pola konsumsi masyarakat.
Aktivitas berbasis digital, lanjut Ismail, tidak hanya mempengaruhi cara orang membeli barang, tetapi juga menciptakan tantangan baru yang belum diatur secara memadai dalam regulasi yang berlaku.
“Hampir seluruh aktivitas kegiatan kita hari ini pasti sudah menggunakan gadget, menggunakan handphone, dan semuanya ada dalam kehidupan digital,” terang dia.
Dalam kesempatan itu, Ismail juga menekankan pentingnya memperluas definisi konsumen dalam revisi ini agar mencakup konsumen digital, pengguna transaksi lintas batas, hingga interaksi berbasis kecerdasan buatan (AI).
Tak hanya itu, dia juga menyinggung pentingnya mencantumkan perlindungan khusus bagi kelompok konsumen rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
