FAKTANASIONAL.NET — Pemerintah Indonesia bersiap melakukan lompatan besar dalam tata kelola birokrasi digital. Seluruh data kementerian dan lembaga (K/L) dipastikan akan mulai terhubung dan terintegrasi secara penuh per 1 Juni 2026 mendatang.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa langkah masif ini merupakan bagian dari penguatan teknologi pemerintahan (government technology/GovTech) berbasis kecerdasan buatan (AI).
Baca Juga: Sejarah Baru Dimulai! Piala Dunia 2026 Siap Digelar di Tiga Negara, Ini Jadwal Lengkapnya
Sistem mutakhir ini sebelumnya telah sukses melewati tahap uji coba di 42 kabupaten serta Provinsi Bali, dan dijadwalkan bakal diluncurkan secara resmi oleh Presiden pada Oktober 2026.
Integrasi data nasional ini dirancang agar proses pengambilan keputusan pemerintah menjadi jauh lebih presisi dan sesuai dengan kebutuhan riil di setiap daerah. Di sisi lain, transparansi dan efisiensi birokrasi yang dihasilkan oleh sistem ini diharapkan mampu mendongkrak kredibilitas Indonesia di mata para investor global.
“Tanggal 1 Juni, itu sudah semua terkoneksi dan data mulai terintegrasi. Saya kira butuh beberapa bulan, AI-nya sudah jalan, harmonisasi data sudah mulai jalan, Presiden akan roll out itu pada Oktober tahun ini,” kata Luhut di Jakarta, dikutip Selasa (26/5).
Fokus Awasi Komoditas Strategis, Tutup Celah Manipulasi
Salah satu fokus utama dari integrasi sistem ini adalah memperluas jangkauan pengawasan ekspor komoditas strategis melalui optimalisasi National Single Window (NSW) dan sistem Simbara. Pengawasan terpadu ini kini tidak hanya menyasar sektor batu bara, melainkan telah diperluas hingga ke komoditas timah dan kelapa sawit.
Luhut mengingatkan bahwa dengan pemanfaatan AI, ruang gerak bagi para pelaku manipulasi data ekspor maupun penyelundupan pajak akan semakin mempersempit.
