FAKTANASIONAL.NET – Sorotan terhadap tata kelola keuangan daerah di Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali menjadi perhatian publik.
Masyarakat meminta agar laporan masyarakat sipil yang sebelumnya menyoroti Gubernur Kalteng dan Dinas Pendidikan Kalteng terkait dugaan penyimpangan keuangan daerah tidak berhenti sebatas dokumen yang tersimpan di meja aparat.
Dikutip dari Mata Borneo pada 7 September 2026, publik mendorong adanya keterbukaan mengenai berbagai laporan dugaan penyimpangan anggaran yang pernah disampaikan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Permintaan tersebut mencakup informasi mengenai substansi laporan, lembaga yang menerima pengaduan, langkah tindak lanjut yang telah dilakukan, hingga hasil pemeriksaan apabila proses tersebut memang pernah dijalankan.
Masyarakat menilai keterbukaan menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan sesuai aturan.
Terlebih, anggaran daerah pada dasarnya bersumber dari uang masyarakat sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
Kemunculan dugaan ketidakwajaran dalam penggunaan anggaran dinilai tidak boleh dianggap sepele.
