Menurutnya, kodifikasi ini akan mempermudah penerapan regulasi dan memastikan harmonisasi antara berbagai peraturan terkait pemilu dan partai politik.
Partai Golkar juga mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) minimal 20% kursi DPR.
Putusan ini dipandang sebagai momentum penting untuk melakukan penyempurnaan sistem politik secara lebih luas.
Selain itu, wacana revisi delapan undang-undang terkait sistem politik melalui metode omnibus law juga menjadi perhatian.
Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Golkar, menyatakan bahwa usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan awal dan memerlukan kajian mendalam sebelum diambil langkah lebih lanjut.
Ia menegaskan, keputusan akhir akan melibatkan diskusi antara DPR dan pemerintah untuk memastikan hasil yang optimal.
