Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa akan dilakukan revisi terhadap Keputusan Presiden (Keppres) terkait KUR.
Revisi ini dirancang untuk melibatkan kementerian terkait, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, dalam komite pengelola program KUR.
Langkah tersebut bertujuan agar penyaluran kredit lebih tepat sasaran dan mendukung pengembangan usaha di sektor-sektor produktif.
Pendekatan lintas sektor ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih dinamis, sehingga perekonomian nasional dapat beradaptasi dengan tantangan global dan meraih pertumbuhan yang berkelanjutan.
Kebijakan strategis yang diarahkan Presiden Prabowo ini diharapkan dapat memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.
Dengan memfokuskan pembiayaan pada sektor perikanan dan industri pengolahan, pelaku usaha memiliki peluang lebih besar untuk berinovasi dan meningkatkan produktivitas.
Transformasi kebijakan KUR ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam mendukung sektor-sektor produktif agar dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.[dit]
