Adapula oknum ormas yang menuntut perusahaan untuk menyerap tenaga kerja dari anggota mereka, terlepas dari kualifikasi yang dimiliki. Hal ini menambah beban investor dan mendorong mereka untuk relokasi ke negara lain yang lebih ramah terhadap investasi.
“Hal itu menciptakan biaya tambahan yang tidak diinginkan bagi investor, dan kondisi tersebut mengakibatkan tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di atas angka enam,” kata Bamsoet
“ICOR yang tinggi menunjukkan bahwa untuk menghasilkan satu unit tambahan produk, dibutuhkan investasi yang sangat besar, yang pada gilirannya merugikan daya saing Indonesia di pasar global,” tambahnya.
Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menguraikan, korupsi yang sedang diperangi secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto di berbagai level pemerintahan juga menjadi penghambat besar.
Menurut Transparency International, Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2023. Perilaku koruptif tidak hanya meningkatkan biaya operasional perusahaan melalui praktik suap, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam persaingan bisnis.
Sistem hukum di Indonesia seringkali dianggap tidak memberikan kepastian bagi investor. Proses hukum yang berbelit-belit, penegakan hukum yang tebang pilih, serta ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa bisnis menjadi faktor penghambat utama.
“Adanya praktik ‘mafia hukum’ yang melibatkan oknum penegak hukum juga merusak kepercayaan investor. Hal ini diperparah dengan tingginya biaya siluman yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memastikan kepastian hukum,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, birokrasi yang rumit dan panjang juga menjadi kendala.
Proses perizinan yang tidak efisien menciptakan bottleneck yang membuat banyak investor gagal untuk memulai usaha mereka dengan cepat. Hal ini semakin mempertegas perlunya reformasi administrasi dan peningkatan sistem pelayanan publik.
“Selain itu, ancaman keamanan seperti konflik sosial, terorisme, dan kriminalitas juga menjadi faktor penghambat investasi. Meskipun Indonesia relatif stabil secara politik, beberapa daerah masih mengalami konflik sosial yang dapat mengganggu aktivitas bisnis,” pungkas Bamsoet.
Ada pun pengurus KADIN Indonesia yang hadir dalam Rakor tersebut di antaranya antara lain Wakil Ketua Umum Bidang Politik Firman Soebagyo, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemerintah Daerah Junaidi Elvis.
Selain itu hadir pula Wakil Ketua Umum Bidang Informasi Strategis Joverly Slyvanny, Wakil Ketua Umum Bidang Keamanan & Penegakan Hukum Robert J Kardinal, Wakil Ketua Umum Bidang Pertahanan Andi Rahmat serta Wakil Ketua Umum kebijakan Publik Dave laksono.[zul]
