JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Investasi dan dunia usaha merupakan salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun di Indonesia, pasca reformasi minat investor baik domestik maupun asing masih terhambat oleh berbagai faktor.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) KADIN Indonesia sekaligus Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo dalam Rapat Terbatas Koordinasi Bidang Polkam KADIN Indonesia, di Jakarta, Senin (24/3/2025).
Politisi yang akrab disapa Bamsoet ini mengungkapkan bahwa beberapa hal yang menghambat investasi tersebut di antaranya adalah korupsi yang terus meningkat yang hari ini tengah diperangi oleh Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, regulasi yang kerap berubah-ubah, biaya politik yang semakin tinggi atas pilihan sistem pemilihan langsung, mulai dari Pilkades, Pilkada (bupati/walikota/gubernur), Pileg, Pilpres hingga penguasaan ekonomi oleh segelintir orang/kelompok (oligarki).
“Lalu, keberadaan oknum dari organisasi massa (ormas) yang nakal, rendahnya akses pembiayaan, infrastruktur yang tidak memadai, serta birokrasi yang rumit,” kata Bamsoet dalam keterangannya yang dikutip, Senin (24/3/2025).
Untuk itu, lanjut dia, diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat agar Indonesia dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Faktor-faktor penghambat investasi di Indonesia perlu segera diatasi untuk menarik minat para investor. Stabilitas kebijakan, reformasi sistem hukum, penegakan hukum yang tegas, dan peningkatan keamanan adalah langkah-langkah kunci yang harus diambil oleh pemerintah,” ungkap Bamsoet.
Selain itu, lanjut dia, peningkatan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia juga akan membantu meningkatkan daya saing Indonesia di mata investor global.
“Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Bamsoet.
Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, biaya politik yang tinggi, suka atau tidak suka ujungnya akan membawa dampak bagi kemudahan dan kelangsungan usaha.
Termasuk berbagai sumbangan yang kerap menjadi beban , seperti peringatan hari besar nasional, peringatan hari besar keagamaan hingga peringatan HUT kota/kabupaten.
Saat ini tengah marak pungutan uang keamanan yang dilakukan oknum organisasi massa (ormas) nakal yang memeras perusahaan dan meminta pungutan liar (pungli).
Tindakan oknum ormas ini seringkali mengganggu distribusi barang, terutama dari kawasan industri menuju pelabuhan. Tindakan mereka sering kali berupa pungutan liar (pungli) dan penarikan jasa keamanan yang tidak resmi.
