Pembangunan PLTN juga memerlukan regulasi lengkap terkait lokasi (bebas bencana geologi, jauh dari pemukiman, dan bukan lumbung pangan), pasokan bahan bakar nuklir, serta manajemen limbah radioaktif.
Persetujuan final akan dikeluarkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir setelah sosialisasi masif kepada masyarakat agar pemanfaatan nuklir dapat diterima publik.
Dengan RUPTL 2025–2034 ini, Indonesia menegaskan komitmen diversifikasi energi, memperkuat ketahanan listrik nasional, dan mendukung target Net Zero Emission di masa depan.[dit]
