Ia menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara amanah dan memperingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari dana publik ini.
“Jangan sampai anggaran jumbo BGN ini jadi ladang bancakan oknum-oknum tak bertanggung jawab,” tegas Legislator Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI itu.
Nurhadi juga meminta BGN melakukan evaluasi internal terhadap para petugas Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dilibatkan dalam pelaksanaan program MBG. Ia menyoroti adanya laporan masyarakat terkait petugas yang kurang kooperatif dan cenderung mempersulit proses partisipasi publik.
“Kepala BGN harus menertibkan bawahan-bawahan yang nakal, sering mempersulit, dan tidak terbuka kepada masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi dalam Program MBG ini,” tutur Nurhadi.
Urutan Baru Anggaran Terbesar
Dalam dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, terjadi perubahan signifikan dalam daftar K/L dengan anggaran terbesar. BGN menduduki peringkat pertama, menggeser Kementerian Pertahanan yang sebelumnya menempati posisi teratas pada 2025.
- Berikut adalah 10 K/L dengan anggaran terbesar pada 2026:
- Badan Gizi Nasional (BGN): Rp 217,86 triliun
- Kementerian Pertahanan: Rp 167,4 triliun
- Kepolisian RI (Polri): Rp 109,67 triliun
- Kementerian Kesehatan: Rp 104,35 triliun
- Kementerian Sosial: Rp 76,04 triliun
- Kementerian Agama: Rp 75,21 triliun
- Kementerian Pekerjaan Umum: Rp 70,85 triliun
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Rp 55,45 triliun
- Kementerian Keuangan: Rp 47,13 triliun
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Rp 33,65 triliun
Besarnya alokasi anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap program-program prioritas nasional. Namun, pengawasan ketat menjadi prasyarat penting untuk memastikan manfaat anggaran benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.[zul]
