Siti juga menjelaskan bahwa pimpinan MPR tidak terlibat karena perkara ini menjadi tanggung jawab administratif dan teknis sekretariat. Meskipun demikian, kasus ini menimbulkan sorotan publik terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran di lembaga tinggi negara, serta memperkuat kebutuhan pengawasan internal yang lebih ketat.
Sebagai langkah antisipasi, MPR RI disebut akan memperkuat mekanisme kontrol pengadaan barang dan jasa, termasuk audit internal berkala dan transparansi proses lelang.
Sementara itu, publik menunggu kelanjutan penyidikan KPK untuk memastikan ada tidaknya tersangka tambahan dan seberapa luas jaringan gratifikasi tersebut.[dit]
