JAKARTA, FAKTANSIONAL.NET – Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia (PJMI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Diskusi Strategis bertajuk “Tantangan Jurnalis Muslim di Era Disrupsi Digital dan Artificial Intelligent (AI), Jumat (25/7/2025)
Acara yang berlangsung di Aula Alap-Alap, Gedung G, Balai Kota DKI Jakarta, Lantai 22, Jakarta Pusat tersebut dibuka langsung oleh Ketua Dewan Pers, Prof. Komaruddin Hidayat dan dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dari dunia pers, pemerintahan, dan keagamaan.
Ketua Dewan Komaruddin Hidayat dalam sambutan inspiratifnya, menekankan pentingnya etika, integritas, dan spiritualitas dalam profesi jurnalisme.
Dia juga menegaskan bahwa di tengah era banjir informasi dan potensi manipulasi digital, jurnalis Muslim harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kebenaran dan membangun narasi yang mencerdaskan umat.
“Jurnalis muslim harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kebenaran dan membangun narasi yang mencerdaskan umat,” kata Komaruddin Hidayat.
Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga menyampaikan masalah yang dihadapi media konvensional saat ini, seperti berkurangnya pemasukan iklan dan phk para wartawan.
“Karena pemasukan iklan berkurang berdampak pada kualitas juga phk pekerja media,” ujar Komaruddin seraya menambahkan saat ini pemasang iklan cenderung kepada media sosial yang dikelola sosok populer.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Dr. Pramono Anung Wibowo yang berhalangan hadir secara langsung, diwakili oleh Kepala Bidang Komunikasi Publik DKI Jakarta, Bapak Koharuddin.
Dalam sambutannya, Koharuddin menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap inisiatif jurnalis Muslim dalam mendorong media yang sehat, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan publik.
Kepala Bidang Organisasi Kesbangpol DKI Jakarta, Eliezer, turut menyampaikan sambutan resmi mewakili tuan rumah lokasi kegiatan. Ia menyampaikan apresiasi atas kontribusi PJMI dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan melalui perspektif keislaman yang inklusif dan edukatif.
Menurutnya, sinergi antara organisasi pers dan institusi pemerintahan menjadi kunci dalam menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat multikultural.
