Nama lain yang ikut terseret adalah Dida Migfar Ridha (DMR), yang sebelumnya menjabat Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari di era Siti Nurbaya, dan kini menjadi Staf Ahli Menteri Kehutanan bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional di bawah Raja Juli Antoni.
Presidium KKMP lainnya, Ramadhan Isa, menyebut kasus ini berpotensi melibatkan pejabat setingkat menteri, mengingat masih banyak izin pengelolaan hutan yang tumpang tindih dengan wilayah rakyat.
Konflik agraria yang belum terselesaikan disebut menjadi penyebab utama ketidakadilan dan rendahnya kesejahteraan masyarakat.
“Presiden Prabowo sebaiknya segera mencopot Raja Juli Antoni karena dinilai gagal membenahi sektor kehutanan. Menteri yang tidak mampu mendukung program presiden lebih baik diganti,” tambah presidium KKMP, Dhani.
KKMP menyatakan siap menggelar aksi unjuk rasa di Gedung KPK dan Kementerian Kehutanan dalam waktu dekat.
“Kami mendukung langkah KPK untuk membersihkan Kementerian Kehutanan dari praktik korupsi. Raja Juli Antoni dan Siti Nurbaya harus diperiksa,” tegas Ramadhan.[zul]
