FAKTANASIONAL.NET – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson memperingatkan seluruh jajaran pejabat daerah untuk berhati-hati dalam melaksanakan proyek Pengadaan Barang dan Jasa pada Selasa (14/7/2026).
Peringatan keras tersebut disampaikan langsung saat membuka acara Penguatan Kepemimpinan Aparatur Sipil Negara di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Harisson menegaskan bahwa seluruh proses tata kelola proyek pemerintahan saat ini diawasi secara amat ketat oleh aparat penegak hukum termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi.
Otoritas pemerintah provinsi mewajibkan pelaksanaan setiap tahapan proyek di seluruh satuan kerja dilakukan secara profesional dan menjunjung tinggi prinsip transparansi publik.
“Pengadaan barang dan jasa sekarang tidak bisa lagi dianggap biasa. Semua proses sudah menjadi perhatian aparat penegak hukum. KPK mengetahui secara rinci bagaimana proses pengadaan itu berlangsung. Mereka datang bukan hanya melakukan penindakan, tetapi juga pencegahan,” tegasnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa Gubernur Kalimantan Barat juga terus memberikan atensi khusus agar jajarannya tidak melakukan penyimpangan anggaran sekecil apa pun.
“Pak Gubernur terus mengingatkan kepada kita semua agar jangan pernah main-main dalam pengadaan barang dan jasa. Semua harus dilaksanakan secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Selain persoalan integritas proyek fisik Harisson juga menyoroti lambatnya proses koordinasi dan sinkronisasi pelayanan birokrasi di lingkungan pemerintah provinsi saat ini.
Menurutnya komunikasi secara langsung melalui diskusi tatap muka jauh lebih efektif dalam menyelesaikan persoalan dibandingkan sekadar mengandalkan jalur administrasi surat-menyurat formal.
Pola komunikasi birokrasi yang terlalu kaku dan berbelit sering kali membuat respons pelayanan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat di lapangan menjadi sangat lambat.
Optimalisasi integritas Pengadaan Barang dan Jasa beserta perbaikan pola komunikasi ini diharapkan mampu mempercepat realisasi program pembangunan di seluruh pelosok wilayah kabupaten dan kota.
(*Red)
