Realisasi Anggaran Kesehatan Pontianak Dituntut Fokus Pada Peningkatan Mutu Layanan Warga

Sekretaris Daerah Kota Pontianak memberikan arahan terkait pentingnya realisasi dana kesehatan yang berdampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. (Dok. HO/Faktanasional)

FAKTANASIONAL.NET – Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menegaskan bahwa keberhasilan program pelayanan tidak lagi diukur dari besarnya dana yang terserap pada Rabu (15/7/2026).

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Pendampingan Rencana Peningkatan Kinerja Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan di Aula Bapperida Pontianak.

Amirullah menyatakan bahwa Anggaran Kesehatan Pontianak harus mampu menghasilkan perubahan nyata yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas.

Pemerintah daerah saat ini menerapkan pembiayaan berbasis kinerja berkat pendampingan khusus dari Kementerian Keuangan Kementerian Kesehatan dan Bank Dunia.

Skema pendanaan spesifik ini menuntut jajaran aparatur daerah untuk tidak hanya berfokus pada penyerapan dana tetapi juga kepastian hasil akhir yang terukur.

“Ukuran keberhasilan bukanlah besarnya anggaran yang diterima daerah, melainkan besarnya perubahan yang mampu diwujudkan melalui penggunaan anggaran tersebut,” katanya.

Amirullah menjelaskan bahwa realisasi dana yang besar tidak otomatis menunjukkan keberhasilan jika sama sekali tidak diikuti oleh peningkatan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan.

Dampak positif dari penggunaan Anggaran Kesehatan Pontianak harus terlihat secara langsung pada perbaikan indikator dan peningkatan derajat kesehatan warga secara menyeluruh.

“Bukan karena realisasi anggarannya semakin besar, tetapi dampaknya, outcome-nya, yang kita harapkan dari kegiatan ini,” jelasnya.

Pemerintah daerah bersama tim pendamping ahli sebelumnya telah menyusun peta jalan penyelesaian masalah melalui analisis akar permasalahan secara mendalam.

Fokus utama program pada tahap kedua ini adalah memfinalkan dokumen perencanaan teknis serta menyelaraskannya dengan sistem penganggaran keuangan daerah.

Para aparatur perencana tingkat kota dituntut untuk mampu menyusun rencana aksi yang tepat mulai dari proses identifikasi masalah hingga penentuan sumber dana.

“Itu cara membuat perencanaan yang benar. Mulai dari identifikasi masalah, cari penyebabnya, siapkan alternatif pemecahan, buat rencana aksi, ukur biaya yang dibutuhkan, lalu tentukan sumber dananya,” jelasnya.

(*Red)

Exit mobile version