Konversi Pidana dan Kepastian Hukum
Poin krusial lainnya adalah penghapusan pidana kurungan sebagai pidana pokok dalam KUHP nasional, sehingga seluruh pidana kurungan di berbagai undang-undang dan Perda harus dikonversi. RUU ini juga ditujukan untuk menyempurnakan beberapa ketentuan KUHP nasional. Mengapa RUU ini mendesak? Tujuannya adalah mencegah ketidakpastian hukum, tumpang tindih aturan, dan disparitas pidana, terutama menjelang berlakunya KUHP nasional pada 2 Januari 2026.[dit]
Menurut Rieke, persoalan tersebut perlu diperhatikan karena menyangkut perkara pidana ekonomi dengan jumlah korban yang banyak. Ia juga menyoroti kondisi korban yang disebut belum dipulihkan. “Korbannya itu banyak, pak. Dan…
Atas perbedaan itu, Komisi XIII DPR akan memanggil kedua belah pihak. Termasuk, kata dia, Kalapas Cibinong Wisnu Hani Putranto. “Oleh karena itu, kami Komisi XIII pada hari Senin nanti akan…
Menurut Iskandar, pengadaan lahan tersebut pada awalnya bukan untuk kepentingan operasional pertahanan yang secara langsung digunakan dalam pelaksanaan tugas pokok militer. “Selama ini dianggap kaitan tanah tersebut hanya untuk melaksanakan…
Ketentuan mengenai insentif desa dan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat harus dimaknai sebagai insentif desa yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat dan dilaksanakan pemerintah desa untuk mendukung pembangunan desa berkelanjutan….
