Efeknya merembet ke fiskal negara. Pajak jadi seret. Pendapatan negara menyusut. Defisit perlahan merayap mendekati angka sakral 3 persen. Utang naik. Bunga utang makin rakus, sampai seperlima pendapatan negara habis hanya untuk membayar bunga.
Ini bukan alarm kecil, ini sirene panjang. Ruang belanja produktif makin sempit, sementara tuntutan pembangunan makin berisik.
Namun, ironi paling lucu justru di akhir. Bank Dunia bilang, kalau reformasi struktural dijalankan serius, iklim usaha dibereskan, produktivitas dinaikkan, birokrasi dipangkas, pertumbuhan ekonomi negeri kekuasaan Prabowo bisa melonjak signifikan.
Bahkan, tambahan dua persen per tahun selama lima tahun. Artinya jelas, Indonesia bukan tak mampu maju, hanya terlalu sering setengah-setengah.
Maka jadilah ini seperti ribut warkop global. Indonesia teriak optimisme, Bank Dunia membalas dengan grafik. Yang satu bicara sejarah dan keberanian, yang lain bicara GNI per kapita dan disiplin fiskal.
Percaya atau tidak, di antara dua dunia itulah Indonesia hari ini berdiri. Antara mimpi besar dan angka-angka dingin yang tidak bisa diajak berkompromi.
“Bang, kurang ajar tu Bank Dunia. Mestinya berikan optimisme pada presiden. Ini malah jujur. Bank Dunia tak melihat dari MGB saja sudah sektor sejuta tenaga kerja. Apalagi tambang.”
“Parah Bank Dunia, wak. Semoga saja pak presiden kita tak dibilang antek asing, wak” Ups.
Oleh : Rosadi Jamani
(Ketua Satupena Kalbar)
Baca Juga: Tantangan Hukum Korupsi Perbankan: Efek UU Perbendaharaan Negara
*Disclaimer : Artikel ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mencerminkan posisi tertentu atau kebijakan redaksi.
