“Dalam kondisi seperti ini, satu kesalahan kecil dapat berdampak pada ratusan bahkan ribuan penerima manfaat,” kata Hamdi.
Ia juga menyoroti pendekatan kebijakan yang dinilai lebih menekankan percepatan capaian program dibanding kesiapan sistem. Menurutnya, luasnya jangkauan program kerap dijadikan indikator keberhasilan utama, sementara kesiapan infrastruktur pengamanan dianggap dapat menyusul kemudian.
Padahal, dalam kebijakan publik yang berkaitan dengan konsumsi makanan, aspek keamanan seharusnya menjadi prasyarat sebelum ekspansi dilakukan.
“Keamanan seharusnya menjadi fondasi sebelum perluasan, bukan konsekuensi yang diperbaiki setelah masalah muncul,” tegasnya.
Hamdi menambahkan, anggapan bahwa program berskala besar pasti memiliki risiko tidak sepenuhnya keliru, namun risiko tersebut seharusnya dapat ditekan melalui penguatan sistem kontrol yang berjalan beriringan dengan ekspansi.
Ia menilai bertambahnya jumlah korban meskipun pengawasan diklaim diperketat mengindikasikan adanya persoalan pada kapasitas sistem.
“Masalahnya bukan sekadar kurangnya pengawasan di atas kertas, tetapi pada kesiapan kapasitas sistem untuk menopang skala program yang terus membesar,” ujarnya.
Hamdi menegaskan, kritik yang disampaikan bukanlah bentuk penolakan terhadap tujuan program MBG yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak. Namun ia mengingatkan bahwa ekspansi tanpa pengamanan yang memadai berpotensi menggerus kepercayaan publik.
“Dalam kebijakan sosial berskala besar, keberhasilan tidak diukur dari seberapa cepat program meluas, tetapi dari seberapa aman dan konsisten program itu melindungi mereka yang menjadi sasaran,” pungkasnya.[Mut]
