Tantri menjelaskan, tujuan utama pengalokasian anggaran tersebut adalah menekan angka putus sekolah di berbagai wilayah di Kalimantan Selatan.
Melalui dukungan dana tersebut, anak-anak yang terkendala menyelesaikan pendidikan formal diharapkan dapat melanjutkan pendidikan melalui jalur kesetaraan.
“Kami sudah memiliki data anak-anak yang putus sekolah. Dana ini akan disalurkan melalui BPKAD dan penggunaannya harus tepat sasaran, khusus untuk anak-anak tersebut. Disdikbud Kalsel akan juga akan mengawal penggunaan anggaran ini agar tepat sasaran” ujar Tantri di Banjarbaru, Jumat (13/2/2026).
Ia menambahkan, meskipun data anak putus sekolah telah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi dengan Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten/kota.
“Adapun mekanisme pelaksanaan program meliputi penyaluran dana ke seluruh kabupaten/kota untuk menjangkau wilayah lebih luas, penggunaan data spesifik anak putus sekolah dari Disdikbud Provinsi sebagai dasar penetapan sasaran, serta penargetan penurunan angka putus sekolah dan peningkatan angka partisipasi sekolah,” tambahnya.
Keberhasilan program ini juga akan diukur melalui perbaikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada periode 2026–2027.
Tantri berharap program tersebut mampu meningkatkan rata-rata lama sekolah di Kalimantan Selatan secara signifikan dan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Banua.
Baca Juga: Skandal Suap Pajak Kalsel: KPK Sita Kardus Berisi Uang Miliaran Rupiah
MC Kalsel/Jml
