Saat ini, Indonesia sudah memegang 51 persen saham, dan tambahan tersebut akan membuat posisi negara semakin dominan dalam pengambilan keputusan strategis.
Bahlil menegaskan bahwa sebagian dari saham tambahan tersebut juga akan dialokasikan untuk pemerintah daerah di Papua.
Langkah ini diambil untuk mengamankan operasional tambang di Timika, terutama menjelang puncak produksi yang diprediksi terjadi pada tahun 2035.
Dengan menguasai mayoritas saham, Indonesia tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial berupa dividen dan royalti yang lebih besar, tetapi juga memastikan penyerapan tenaga kerja lokal tetap terjaga. Ini adalah bukti nyata transformasi pengelolaan tambang demi kemakmuran rakyat.[dit]
