“Saya mendorong jika ditemukan lagi SPPG yang tidak memenuhi standar pelayanan, maka sanksi harus diberikan secara tegas dan terukur. Tidak boleh ada kompromi,” ujar Eddy saat memberikan keterangan kepada media di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Politikus PAN ini menyatakan bahwa pengawasan harus dilakukan secara berlapis, mulai dari audit awal hingga mekanisme evaluasi berkala yang dapat diakses secara transparan oleh masyarakat.
Selain pemberian sanksi, Eddy mendorong adanya transformasi sistem pengawasan di tubuh Badan Gizi Nasional.
Ia mengusulkan penguatan kelembagaan agar BGN memiliki sistem monitoring yang terintegrasi secara nasional untuk memantau kelayakan gizi dan higienitas secara langsung.
“Pengawasan ini harus berbasis data dan dilengkapi dengan sistem pelaporan digital agar bisa dipantau secara real time,” tegasnya.
Sistem digital tersebut diharapkan dapat mencakup seluruh rantai pasok, mulai dari pengecekan kualitas bahan baku di tingkat SPPG, proses distribusi yang aman, hingga memastikan makanan sampai ke tangan penerima manfaat sesuai sasaran.
Eddy berharap BGN dapat memastikan setiap unit layanan beroperasi tanpa celah demi menjamin masa depan generasi yang lebih sehat.
Baca Juga: Jika Anggaran MBG Dialihkan, Setiap Keluarga Miskin Dapat Bantuan Rp5,68 Juta Perbulan
