Ia berfungsi sebagai asuransi ekonomi nasional. Tanpa cadangan kuat, setiap gejolak harga global berpotensi langsung membebani APBN lewat lonjakan subsidi dan tekanan fiskal.
Untuk memberi perspektif, anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam satu tahun mencapai sekitar Rp 335 triliun. Artinya, membangun SPR 90 hari dari nol—lengkap dengan infrastruktur dan isi awalnya—biayanya hanya sekitar 67–75 persen dari satu tahun anggaran MBG.
Perbedaannya signifikan dalam karakter kebijakan. MBG adalah belanja rutin tahunan yang harus dialokasikan kembali setiap tahun, sedangkan SPR adalah investasi strategis jangka panjang yang setelah dibangun hanya memerlukan biaya pemeliharaan dan rotasi stok.
Perbandingan ini bukan untuk mempertentangkan program sosial dengan ketahanan energi, melainkan untuk menunjukkan skala prioritas fiskal.
Negara terbukti mampu mengalokasikan Rp 335 triliun dalam satu tahun untuk satu program. Maka secara matematis, pembangunan SPR senilai Rp 226–250 triliun bukanlah sesuatu yang mustahil. Persoalannya adalah apakah ketahanan energi ditempatkan sebagai fondasi atau sebagai urusan nanti.
Dengan stok efektif hanya 20 hari, Indonesia berada dalam posisi rentan terhadap setiap gejolak global. Krisis energi tidak pernah memberi peringatan panjang. Ketika harga melonjak atau pasokan terganggu, waktu respon menjadi penentu stabilitas.
Dalam situasi seperti itu, cadangan 90 hari bukan kemewahan, melainkan garis pertahanan ekonomi. Apakah Indonesia ingin terus hidup dengan cadangan tiga minggu, atau membangun bantalan tiga bulan untuk melindungi ekonomi nasional dari guncangan yang pasti akan datang.[***]
Penulis: Hamdi Putra, Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)
