JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi DKI Jakarta mengecam keras aksi kekerasan brutal, berupa penyiraman air keras kepada Wakil Koordinator KontraS, Bung Andrie Yunus pada Jumat, 13 Maret 2026.
Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Bung Deodatus Sunda Se (Dendy Se), menyatakan kejadian itu sebagai hegemono otoritarian dan teror kepasPemela Hak Asasi Manusia (HAM).
Dendy Se pun mengutip pernyataan Proklamator Bung Karno sebelum memaparkan pernyataan sikap tegas GMNI DKI Jakarta:
”Hanya Bangsa yang Berani Mengambil Nasib ke Dalam Tangannya Sendiri, Akan Dapat Berdiri dengan Kuatnya” — Ir. Soekarno
1. Kronologi Intimidasi dan Upaya Pembungkaman Suara Kritis
Berdasarkan catatan GMNI Jakarta, serangan ini adalah puncak dari rangkaian intimidasi panjang yang dialami Bung Andrie Yunus akibat konsistensinya melawan arus otoritarianisme:
– Maret 2025: Menginterupsi rapat tertutup RUU TNI di Hotel Fairmont dan secara tegas menolak pengesahannya demi menjaga supremasi sipil, yang berujung pada ancaman dan pelaporan ke Polda Metro Jaya (PMJ).
– September – Oktober 2025: Melakukan perlawanan konstitusional melalui Judicial Review UU TNI di Mahkamah Konstitusi serta aktif menyuarakan penolakan gelar pahlawan bagi tokoh orde baru guna menjaga memori kolektif bangsa dari sejarah kelam.
– Februari – Maret 2026: Meluncurkan laporan investigasi Komisi Pencari Fakta (KPF) terkait kekerasan demonstrasi Agustus 2025 serta mengkritisi instruksi “Siaga 1” Panglima TNI yang dinilai inkonstitusional.
– 12 Maret 2026: Hanya beberapa jam sebelum diserang, beliau masih aktif membedah isu Remiliterisasi di YLBHI.
2. Analisis Hegemoni dan Otoritarianisme Baru
Menggunakan pisau bedah Antonio Gramsci, kami melihat bahwa penyiraman air keras ini adalah bentuk “Dominasi Tanpa Konsensus”.
Kekuasaan saat ini sedang menggunakan perangkat kekerasan (coercive apparatus) ketika instrumen ideologisnya mulai kehilangan legitimasi.
Andrie Yunus diserang karena ia konsisten meruntuhkan hegemoni penguasa yang mencoba mengembalikan dwifungsi dan militerisme ke ruang sipil.
3. Perspektif Marhaenisme dan Mandat Konstitusi
