“Namanya rekonsiliasi data ini kan datanya pasti sudah by name by address tinggal dicocokkan saja,” ujar Tito Karnavian di lokasi peninjauan.
Mendagri mendorong Pemkab Kubu Raya dan BPS untuk duduk bersama guna melakukan verifikasi menyeluruh, sehingga program peningkatan kualitas permukiman benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.
Dukungan Regulasi dan Kredit untuk MBR
Di tempat yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait memaparkan sejumlah terobosan pemerintah untuk mempermudah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memiliki hunian yang layak.
Salah satunya adalah melalui intervensi kebijakan biaya perizinan dan pajak.
Pemerintah saat ini tengah mendorong program pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khusus bagi kelompok MBR.
Selain itu, pemerintah juga menyediakan akses permodalan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat mempercepat pengentasan kawasan kumuh sekaligus memperkecil angka backlog perumahan di tingkat nasional, dimulai dari koordinasi yang kuat di level daerah.
