FAKTANASIONAL.NET – Bayang-bayang krisis pangan dunia kembali menguat seiring peringatan World Food Programme (WFP) mengenai potensi lonjakan kelaparan akut akibat konflik di Timur Tengah.
Menanggapi situasi tersebut, pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya kemandirian pangan agar tidak terjebak dalam guncangan geopolitik dunia.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa kenaikan harga energi dan gangguan logistik internasional akibat konflik Iran, Amerika, dan Israel dapat memicu inflasi pangan yang serupa dengan krisis 2022 lalu.
“Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang serius. Karena itu setiap negara harus memperkuat ketahanan pangannya dan tidak boleh bergantung pada negara lain,” ujar Amran, Minggu (22/3/2026).
Menurut Amran, negara yang paling rentan adalah mereka yang bergantung pada impor.
“Kalau terjadi krisis global, terlebih permasalahan geopolitik dari Iran versus Amerika dan Israel, yang paling aman adalah negara yang bisa memproduksi pangannya sendiri. Itu sebabnya kita harus memperkuat produksi dalam negeri,” tambahnya.
Strategi Transformasi dan Deregulasi
Untuk membentengi nasional dari dampak global, Kementerian Pertanian melakukan perombakan besar-besaran pada struktur birokrasi dan metode tani.
Salah satu langkah paling signifikan adalah pencabutan sekitar 500 regulasi internal yang dinilai menghambat distribusi sarana produksi.
Amran mengungkapkan bahwa pemangkasan aturan ini menjadi kunci agar program lapangan tidak layu di meja birokrasi.
“Kalau regulasi terlalu banyak, program tidak akan jalan. Karena itu kita pangkas regulasi yang menghambat agar produksi bisa naik lebih cepat,” jelasnya.
Reformasi ini berdampak langsung pada tata kelola pupuk. Mekanisme distribusi kini dipangkas melalui jalur langsung dari Kementan ke Pupuk Indonesia hingga ke tangan petani.
Hasilnya, volume pupuk meningkat 700 ribu ton dan biaya turun hingga 20 persen tanpa membebani APBN.
